JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai kalangan baik dari organisasi maupun perorangan menandatangani deklarasi masyarakat sipil untuk mendorong percepatan penetapan hutan adat Indonesia.

Mahkamah Konstitusi telah membuka jalan baru lewat keputusan hutan adat bukan hutan negara. Namun, dengan masih tercantum ketentuan UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 ya ...Berita Selengkapnya

KALBAR, Berita HUKUM - Penguasaan lahan di Kalimantan Barat (Kalbar) didominasi perusahaan. Dengan total penduduk 4,3 juta jiwa, lahan yang bisa diakses masyarakat hanya 700 ribu hektar. Selebihnya, sudah dikapling untuk kepentingan perkebunan sawit, izin usaha pertambangan, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam serta hutan tanaman ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang perpanjangan moratorium izin kehutanan.

Inpres No.6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tersebut berlaku selama dua tahun sampai tahun 2015.

Perpanjangan ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Lebih dari sejuta warga dari berbagai negara mendukung tuntutan warga Aceh kepada Presiden SBY untuk menghentikan rencana pengesahan tata ruang Aceh yang baru yang akan membuka akses terhadap hutan lindung Aceh menjadi lahan bisnis pertambangan, perkebunan sawit dan perkayuan, Sabtu (18/5).

Rudi Putra, seorang pegiat konser ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pengujian terhadap UU Kehutanan yang diajukan oleh 3 aliansi masyarakat hukum adat yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu.

Dalam gugatannya, ketiganya mempersoalkan UU Kehutanan sel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membantah tuduhan advokasi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM yang mengatakan bahwa hutan Aceh akan berkurang 1,2 juta Ha apabila revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Aceh diberlakukan, sebagaimana mereka sampaikan melalui petisi di dalam dan luar negeri untuk menyelamatkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengaku kecewa atas keputusan pemerintah memperpanjang masa moratorium pemberian izin baru pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut selama 2 tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengaku kecewa dengan keputusan peme ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Moratorium hutan akan berakhir pada 20 Mei 2013. Sejumlah pihak mendesak agar moratorium lebih dari sekedar dilanjutkan.

"Untuk mencapat target reduksi emisi 26-41 persen, cakupan dari moratorium perlu diperluas," ungkap Jonas Busch dari Conservation International (CI).

Dalam diskusi yang digelar World Resources Instit ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Perusakan lingkungan di Gorontalo mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, lebih banyak diangkat media setempat sebagai sebuah peristiwa hanya permukaan. Akar masalah praktis tidak tersentuh. Media-media di Gorontalo, lebih senang meliput isu politik dan kriminal dibandingkan lingkungan. “Media di Goron ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Big bos PT Niaga makmur lestari Lehanas Makmur Alias Asiong, warga Sumatera Utara terindikasi berlindung di bawah ketiak mafia hukum Sumatera Utara dan Aceh.

Hal ini terbukti sampai saat ini, Asiong melalui kaki tangannya di Aceh Tamiang, Kota langsa dan Aceh timur, kian hari terus menggunduli hutan bakau di pesisir timur Ac ...Berita Selengkapnya