JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sinyal tanda bahaya soal cadangan minyak mentah telah menyala. Pasalnya, sejak tahun 2010, jumlah penemuan cadangan baru hanya sekitar 2/3 dari jumlah pengurasan atau lazimnya pemerintah hanya mampu menambah cadangan baru sebesar 215 juta barel namun kebutuhan produksi sebesar 330 juta barel pertahunnya.

Menurut Kepal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Subdisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam APBN 2012 sebesar Rp 137,4 trilyun dinilai jauh melebihi nilai keseluruhan dari kerugian dan kerusakan bencana besar yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2004 hingga 2011.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Ben ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012, pada Pasal 7 ayat (6) A, dipersoalkan sejumlah Politikus dan Praktisi Hukum. Melalui upaya pengajuan hak uji materi atau judicial review diharapkan konstitusi hukum, khususnya pada UU APBN P 2012 dapat kembali ditegakkan.

Dari wakil Fraksi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Akibat jebolnya pagar depan komplek Gedung DPR, negara harus mengeluarkan biaya Rp 200 juta untuk renovasi.

"Biaya yang diperlukan Rp 200 juta. Karena pagar yang jebol panjangnya 42 meter. Dan kerusakan yang paling berat ada di sisi kanan pagar," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh saat ditemu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan kewenangan Pemerintah menaikan dan menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat 6 a UU tentang APBNP 2012, bukanlah hal yang luar biasa. “Karena banyak juga diberlakukan di negara lain dan juga pada Pemerintahan yang lalu. Jadi saya sambut bai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rapat Paripurna DPR yang berlangsung hingga Sabtu (31/3) dini hari, akhirnya menyepakati rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, pemberlakuannya baru diterapkan oleh pemerintah pada enam bulan ke depan.

Keputusan untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang baru diberlakukan enam bulan ke depan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aparat kepolisian akhirnya membubarkan paksa aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/3) malam. Pembubaran paksa ini dilakukan dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air dari mobil water canon. Namun, pendemo tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan melempari para polisi dengan batu.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan pengujuk rasa berhasil menjebol pagar yang berada sisi kanan dan kanan dari pintu gerbang utama gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/3). Hal ini mereka lakukan, setelah kesulitan menjebolkan pintu pagar utama yang terbuat dari baja. Namun, pendemo belum masuk ke dalam area gedung, karena menunggu koordinasi dengan p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menjelang digelarnya rapat paripurna DPR yang membahas sekaligus memutuskan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, jumlah massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (30/3), makin bertambah. Bahkan, mereka menuntut untuk dilakukan pemungutan suara (vo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata gerah juga dengan pengunjuk rasa yang menjadikan Istana Negara menjadi sasaran demo. Namun, ia tetap berkeyakinan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan meminta rakyat untuk bersikap tenang.

"Terkait demo akhir-akhir ini, Presiden mengimbau rakyat untuk ...Berita Selengkapnya