JAKARTA, Berita HUKUM - Persediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dimiliki pemerintah makin menipis. Kalau Pertamina tidak pintar-pintar menyiasatinya sebenarnya stok BBM subsidi tinggal sampai tanggal 22 Desember 2012.

“Sebenarnya stok BBM subsidi itu 40 juta kilo liter lalu oleh DPR dinaikkan menjadi 44,04 juta kilo liter. Namun Pertami ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menolak keras rencana pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk membuka pasar penyaluran BBM Bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) kepada perusahaan swasta asing di wilayah Jawa dan Bali.

Ketua II DPP Hiswana Migas M ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya pengendalian konsumsi BBM subsidi membutuhkan kerjasama seluruh pihak, sehingga penyalahgunaan BBM bisa ditekan.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, asumsi pertumbuhan kendaraan versi pemerintah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Akibatnya, kuota bahan bakar minyak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Drs. Saud Usman Nasution menyatakan terhitung hari ini seluruh anggota Polri dilarang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU publik.

"Mulai 1 Juni ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)," kata Saud, di Jakarta, Ju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Logika berpikir pemerintah, yang akan memberlakukan kebijakan mobil dinas pemerintah dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dipertanyakan Direktur Jaringan Hijau Mandiri (JHM), Sean Nasoetion.

Menurut Sean, kebijakan yang akan berlaku 1 Juni 2012, tidaklah jelas logikanya. “Kalo mobil-mobil terseb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kelangkahan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kalimantan yang belangsung selama berbulan-bulan. Mendapat perhatian serius dari Komisi VII DPR.

Pasalnya, Anggota Komisi VII DPR Heriyanto, tidak habis pikir atas ungkapan pengusaha SPBU di Kalimantan yang mengatakan masyarakat di sana antre berjam-jam sejauh 2 Km untuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Staf Ahli Tata Ruang dan Wilayah Sekretariat Kabinet Dr. Surat Indrijarso menyatakan, untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam penyaluran dan monopoli harga, Pemerintah perlu membuka pintu masuknya perusahaan yang lebih banyak dalam memasok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mencegah terjadi. Tidak seperti sekara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) bertahan pada kisaran 119 dollar AS/barel, dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) melebihi batas kuota yang ditetapkan dalam UU APBNP 2012, maka besaran subsidi BBM akan membengkak hingga mencapai Rp 234,2 triliun.

“Dengan harga ICP 11 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mobil berplat merah dilarang mengkonsusmsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, itulah hasil rapat terbatas Kabinet ekonomi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Menteri ESDM, Jero Wacik kendaraan plat merah ini meliputi kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD. Dan nantinya, Jero akan meng ...Berita Selengkapnya

Jakarta (BeritaHUKUM.com) – Mulai 1 Mei 2012 aturan akan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas akan diberlakukan Pemerintah.

"Pembatasan BBM dikenakan pada mobil 1.500 cc ke atas. Realisasinya akan dimulai pada 1 Mei 2012 dan peraturannya akan diumumkan melalui Peraturan Pemerintah (PP ...Berita Selengkapnya