Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kekerasan Terhadap Wartawan
 
Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke | 2022-03-14 11:29:47

Oleh: Heintje G. Mandagi

JUDUL DI atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah terjadi legalisasi 'Law as a tool of crime' atau perbuatan menjadikan hukum sebagai alat kejahatan.
...

Perkuat Internet, Kominfo Siapkan Mitigasi Lewat Hot Backup Satellite | 2022-03-11 20:51:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat dan memperluas akses internet untuk layanan publik di seluruh Indonesia.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo melakukan penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) untuk mitigasi risiko Satelit SATRIA-1 yang memiliki kompleksitas
...

Banting Setir Penyintas Talasemia di Dunia Kerja | 2022-03-09 19:38:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi dunia kerja yang tidak ramah untuk penyintas talasemia membuat mereka harus berpikir keras mencari cara untuk bisa berdaya.

Beberapa penyintas talasemia lebih memilih untuk berwirausaha mandiri, membantu usaha keluarga atau bekerja di sektor kesehatan yang lebih faham tentang apa itu talasemia.

Aditya Putra Na
...

Penyintas Talasemia di Dunia Kerja: Dari Body Shaming, Dipanggil Drakula sampai Ingin Bunuh Diri | 2022-03-08 21:16:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Izam mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Semula ia berniat mengakhiri hidup, lantaran tertekan kondisi ekonomi akibat berulang kali ditolak saat melamar pekerjaan.

Pria 32 tahun ini mengaku lelah dengan impitan ekonomi, karena sudah lebih dari 9 bulan menganggur. Surat lamaran pekerjaan yang ia kirimkan ke beberapa pe
...

Pemerintah Keluarkan Aturan Baru, Penumpang Pesawat Wajib Isi e-HAC | 2022-03-01 19:25:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menghindari antrean panjang di bandara saat kedatangan, pemerintah membuat ketentuan baru yang mengharuskan pelaku perjalanan domestik mengisi e-HAC sebelum keberangkatan.

Sebelumnya, e-HAC diisi setelah pelaku perjalanan domestik tiba di tempat tujuan. Namun, seiring dengan jumlah pengguna transportasi udara domest
...

Legislator Minta Kejelasan Banyaknya Sertifikat Tanah Ganda di Masyarakat | 2022-02-28 02:40:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI John Kenedy Azis meminta kejelasan pemerintah terkait banyaknya sertifikat tanah ganda yang ada di masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah ulah oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus sertifikat tersebut.

"Pertanyaan saya, sejauh mana BP
...

Harga LPG Nonsubsidi Naik Mulai Hari Ini | 2022-02-27 21:46:19

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas Elpiji non subsidi mulai hari ini, Minggu (27/2/2022).

Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan me
...

Menag Yaqut Tak Bandingkan Suara Adzan dengan Gonggongan Anjing, Berikut Klarifikasi dari Kemenag | 2022-02-24 20:19:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan pembatasan suara toa di masjid maupun musala terkait azan dengan gonggongan anjing sempat menuai polemik di masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa Menteri Agama Ya
...

Ketua MUI Nilai Tak Pantas Menag Yaqut Bandingkan Toa Masjid dengan Gonggongan Anjing | 2022-02-24 15:05:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah, KH Cholil Nafis memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Menag Yaqut sebelumnya membandingkan aturan pembatasan suara sepiker atau Toa masjid dan musala dengan suara anjing menggonggong. Yaqut mengatakan, jika tinggal di wilayah banyak memelihar
...

Wakil Ketua MPR RI: Perjanjian FIR dengan Singapura Harus Libatkan DPR RI | 2022-02-21 20:51:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk melibatkan DPR RI dalam meratifikasi perjanjian Penataan Ruang Udara atau Flight Information Region (FIR) dengan Singapura. Pasalnya, perjanjian tersebut menyangkutkan kedaulatan Indonesia atas ruang udara yang menjadi milik Indonesia.

...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]