JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Konstitusi yang juga merupakan pakar hukum agraria, Achmad Sodiki menyampaikan keahliannya dalam sidang yang digelar Senin (22/12) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Sodiki menyampaikan keahliannya terkait perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan - Perkara Nomor 95/PUU-XI/2014 pada Rabu (3/12) siang. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, serta beberapa Saksi Pemohon.

Maruarar Siahaan, ahli yang diajukan oleh Pemoh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan mengumumkan hasil audit di Provinsi Riau yang dilaksanakan sepanjang periode 1 Juli - 25 Agustus 2014 terhadap 6 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 17 perusahaan swasta (terdiri dari perusahaan perkebunan dan perusahaan kehutanan) yang dilakukan dala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden Boediono mengingatkan para pemimpin daerah dan kota agar lebih memperhatikan keadaan sosial politik, terkait pada usulan percepatan penetapan tata batas kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Saat ini banyak konflik lahan terjadi di kawasan hutan yang wilayahnya mencapai 64% dari luas daratan Indonesia. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H ternyata tidak serta merta menurunkan hotspot atau titik api di Riau dan Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua pada Selasa (29-7-2014), hotspot di Riau terdeteksi 143 titik, sedangkan ke Kalbar 268 titik. Distribusi hotspot di Riau adalah Rohil 46, Bengkalis 24, D ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus lingkungan sangat banyak terjadi di bumi nusantara, kasus yang perlu mendapat perhatian penting yakni masalah kebakaran hutan di Riau yang berulang-ulang dan kini nampaknya telah berhasil ditangani. Namun ternyata 'asapnya' membumbung hingga ke meja hijau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Adalah Wahana ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi RTRW ProvinsiSulawesi Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta berdampak strategis (DPCLS) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawsi Utara dan Kalimantan Timur.

Persetujuan per ...Berita Selengkapnya

AMURANG, Berita HUKUM - Ribuan hektar hutan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) rusak. Hal tersebut berdasarkan data Dinas Kehutan Kabupaten Minsel, saat ini Minsel memiliki kurang lebih 17.931 hektare (ha) hutan dalam keadaan rusak, dari total 52.904,24 ha luas hutan di Minsel. Sementara rusak sangat kritis ada 1.875 hektar, kritis sel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI membahas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), mencakup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Maluku, Kalimantan Barat, dan Aceh.

Seperti yang diikutip dari situs dpr.go.id, "Perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPC ...Berita Selengkapnya