JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan segera mengajukan jumlah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2014 ke DPR sebesar 53 juta kilo liter (KL).

"Kan untuk kuota BBM dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta KL, sedangkan untuk 2014 dianggarkan 53 j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jebolnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mengusik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit yang dimasukkan catatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sedang dilakukan saat ini.

Anggota II BPK, Taufiqurrahman Ruki mengungkapkan, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, kenaikan harga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kecaman terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Mei nanti, terus berdatangan.

Kali ini, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menilai kebijakan tersebut akan menambah kesengsaraan kaum buruh. Seperti terjatuh lalu tertimpa tangga.

Sebab, menurut Ketua Departemen H ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyatakan, pemerintah tengah mempersiapkan bentuk kompensasi terkait rencana pengurangan subsidi BBM. "Hingga saat ini masih terus dimatangkan," kata Laksono, di Jakarta, Jumat (12/4).

Ada beberapa opsi terkait bentuk kompensasi yang bakal dipili ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyelenggarakan ‘Coffee Morning Dalam Rangka Membahas Energy Subsidy Reform” di ruang rapat Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (5/4) pagi. Acara ini dihadiri sejumlah Staf Khusus Presiden di antaranya Prof. Firmanzah, PhD, Prof. Jusuf, dan Daniel Sparringa, anggota Komite Ekonomi Nasio ...Berita Selengkapnya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk merumuskan policy pengendalian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Permintaan ini disampaikan Presiden SBY menyusul paparan KEN mengenai penanggulan ...Berita Selengkapnya

BALI, Berita HUKUM - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah melampaui dari yang seharusnya. Menaikkan harga BBM memang cara termudah, namun efeknya kepada masyarakat miskin sangat besar. Pemerintah sedang merumuskan langkah pengendalian kuota BBM bersubsidi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah terus memonitor realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan akan segera mengambil langkah dan kebijakan strategis terkait alokasi BBM bersubsidi tesebut. “Sekarang ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sedang merumuskan pengendalian subsidi BBM, agar lebih tepat sasaran,” tegas Staf ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Program konversi BBM ke BBG sampai saat ini tidak kunjung dilaksanakan, sempat gagal total pada tahun lalu. Namun, tahun ini program tersebut terancam gagal kembali. Mengapa?

Pasalnya hingga saat ini program tersebut tidak kunjung dimulai. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian ESDM, Umi Asngadah, program konv ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - PT Pertamina Pemasaran Region V siap merealisasikan regulasi terbaru tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013.

"Kami akan mendistribusikan BBM Tertentu (BBM bersubsidi) sesuai dengan aturan baru tersebut," kata Assistant Manager Exter ...Berita Selengkapnya