| Hutang Luar Negeri |
|
|
| |
| DPR: Stop Berutang, Rini! Siapa yang Mau Bayarin Kalau Hutang Terus | Friday 18 Sep 2015 06:59:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang baru saja melakukan pinjaman terhadap bank central China untuk pembiayaan tiga bank berplat merah seperti BRI, Mandiri, dan BNI mendapat protes keras dari anggota DPR RI. Langkah tersebut disesalkan karena tidak dikomunikasikan terlebih dahulu ke DPR.
"Beliau tidak komunikasi mengen ...Berita Selengkapnya |
| Perusahaan Pemegang HPH Gugat UU Kehutanan | Thursday 27 Aug 2015 13:03:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU Perusakan Hutan). Permohonan tersebut diajukan oleh PT. Inanta Timber Company yang menjalankan ...Berita Selengkapnya |
| Terpantau 182 Titik Panas oleh BMKG Pekanbaru | Sunday 28 Jun 2015 17:13:47 |
 |
PEKANBARU, Berita HUKUM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi sebanyak 182 titik panas (hotspot) sebagai indikasi awal kebakaran lahan dan hutan yang terdeteksi Satelit Terra dan Aqua di Pulau Sumatera, Minggu, (28/6).
"Sebagian sebaran titik panas terpusat di Provinsi Riau yang terdeteksi pada pukul 0 ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Dorong Penuntasan Kasus Pembalakan di Simtra | Friday 19 Jun 2015 07:50:42 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI memberikan perhatian pada berlarutnya kasus perambahan hutan lindung register 3 dan 4 di Dusun Urung Dolok, Dusun Nagori Togur, Dusun Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Sumut. Tersangka perambah Jan Waner Saragih diduga mengerjakan lahan yang masuk ke dalam konsesi latihan tempur TNI AD ( Simalungun Military ...Berita Selengkapnya |
| Moratorium Hutan Copy Paste | Thursday 14 May 2015 14:36:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini semua pembela hutan, khususnya kamu yang sudah ikut mengirimkan email ke Presiden Joko Widodo untuk meminta perpanjangan Moratorium Hutan, layak merayakan kemenangan kecil. Tanggal 13 Mei ini terbukti suara kamu memberi dampak penting untuk menyelamatkan hutan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres perpan ...Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi Perpanjang Moratorium Hutan | Wednesday 13 May 2015 23:13:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan persetujuannya untuk memperpanjang program moratorium hutan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambu, yang seharusnya berakhir pada hari Rabu (13/5 ...Berita Selengkapnya |
| Terkait Pernyataan Jokowi Vs. SBY, Menteri Keuangan Pastikan Indonesia Bebas Utang IMF | Wednesday 29 Apr 2015 10:40:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksepahaman di internal Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla kembali terjadi, yang kali ini menyangkut posisi utang pemerintah terhadap Dana Moneter Internasional (IMF). Pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto soal sisa utang pemerintah ke IMF langsung dibantah oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjoneg ...Berita Selengkapnya |
| Demi Infrastruktur, Pemerintah Pinjam Tiongkok Rp 625 Triliun | Sunday 26 Apr 2015 00:01:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiongkok akan memberikan pinjaman sebesar US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 625 triliun kepada Indonesia untuk membangun proyek infrastruktur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, beberapa perusahaan BUMN karya maupun infrastruktur bakal kecipratan pinjaman tersebut.
Rini mengungkapkan utang ...Berita Selengkapnya |
| Mantan Anggota Panja: UU P3H Berikan 'Affirmative Action' Bagi Peladangan Tradisional | Thursday 05 Feb 2015 06:23:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Ketua Komisi IV sekaligus Mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pencgahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P3H), Firman Soebagyo mengatakan UU P3H memberikan affirmative action kepada masyarakat yang melakukan peladangan tradisional. Meski demikian, bila terbukti peladangan tersebut di ...Berita Selengkapnya |
| Ahli: UU P3H Tidak Boleh Kriminalisasi dan Langgar Hak Ulayat Masyarakat Adat | Sunday 18 Jan 2015 15:37:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Pengujian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) kembali digelar untuk ketujuh kalinya pada Kamis (15/1) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Kali Pemohon kembali menghadirkan dua orang ahli. Pakar Hukum Agraria dari Universitas Andalas, Kurnia Warman yang menjadi ahli Pemohon mene ...Berita Selengkapnya |
|
|