JAKARTA, Berita HUKUM - Mekanisme paket voting penetapan Pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) jangan dianggap tabu dalam pemilihan pimpinan di AKD.

"Voting bukan suatu yang tabu wajar saja di era demokrasi. Kita ingin agar proses penetapan pimpinan Komisi itu bisa berlanjut bisa langsung bermitra rapat karena ada penggabungan kementerian, ...Berita Selengkapnya

Oleh: Aan Andrianih, SH,MH

UNDANG-UNDANG merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Selain Undang-Undang, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menyangkan tindakan yang dilakukan fraksi pendukung pemerintah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengulur-ulur waktu dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan.

“Bagaimana mungkin DPR dapat mulai bekerja jika pimpinan komisi belum terbentuk. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peran dan fungsi Media massa mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak Kemerdekaan 1945 hingga masa reformasi saat ini. Sejalan dengan tuntutan dan buah dari reformasi, media massa pun kini mendapatkan kebebasan untuk dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama menjadi alat kontrol sosi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam sebuah proses politik munculnya dua kubu di parlemen dimana satu pihak mendukung pemerintah (eksekutif) dan kelompok lain mendukung lembaga legislatif, sebagai hal yang wajar. Di Indonesia ini masalah yang baru, tetapi di negara lain AS dan negara-negara Amerika Latin telah melaksanakan ini. “Hal seperti ini terjadi d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan Silaturahmi Pimpinan MPR, DPR dan DPD dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta berlangsung hangat, penuh kekeluargaan. Kesempatan yang baik tersebut digunakan Pimpinan DPR untuk menyampaikan ucapan maaf.

"Pak Fahri dan Pak Zul juga tadi minta maaf kalau Presiden SBY sering dikritik di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menilai kebebasan pers dalam meliput kegiatan Dewan di Indonesia masih lebih baik dibanding sejumlah negara. Bahkan negara seperti Myanmar, Afghanistan dan Thailand beberapa kali melakukan studi banding ke Sekretariat Jenderal DPR RI, guna melihat langsung proses sidang dan peli ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI siap menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pimpinan di tiga lembaga parlemen tersebut membahas bersama konsep keamanan terpadu di komplek parlemen Senayan.

Rapat Pimpinan MPR, DPR dan DPD dipimpin Ketua DPR RI Setya Novanto di Ruang Rapat Pimpinan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, lembaga penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan seseorang. Bahkan, pejabat negeri ini di lingkup eksekutif, yudikatif, maupun legislatif pun harus diproses secara hukum, jika diduga melakukan tindakan korupsi.

Hal itu ia sampaikan usai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, usulan perlunya melakukan amandemen terhadap 122 UU merupakan masukan yang sangat bagus. Usulan itu akan diteliti dan dikaji dengan mengundang Baleg untuk sinkronisasi, kordinasi dan pembahasan lebih lanjut. Ada beberapa UU yang harus disesuaikan dan ada sejumlah RUU yang tertunda dan per ...Berita Selengkapnya