JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyerahkan data 3 (tiga) kementerian yang diindikasikan melakukan kongkalingkong penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 antara anggota DPR dan rekanan atau pengusaha ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Intinya itu bukan tudingan langsung d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini, Selasa (13/11) Laksamana Sukardi datang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Berikut penjelasannya kepada para wartawan.

"Fokus pemeriksaan tadi hanya sebentar, hanya penyempurnaan BAP. Kan mereka juga ingin kuat di pengadilan. Sofyan Djalil juga diminta selaku Menteri BUMN, ya apakah mengetahui atau tidak, ya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil. Mantan Dewan Komisaris PT PLN itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan customer information system dan rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) di PT PLN Disjaya dan Tangerang.

Sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya praktik pemerasan BUMN yang dilakukan oleh anggota Dewan tengah marak dibicarakan setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapnya ke publik. Mantan menteri BUMN Sofyan Djalil mengatakan semasa kepemimpinannya tidak pernah ada laporan mengenai pemerasan.

“Nggak pernah tahu saya ya. Bukan tidak ada, tapi tidak tahu. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola hampir mencapai Rp 1.400 triliun uang negara dan sudah jadi ''sapi perahan'' Partai Politik dan penguasa sejak lama sampai hari ini. BUMN dikorup,diperas dan diintervensi elite partai politik dan penguasa.

Besarnya anggaran yang bercokol di BUMN, mungkin dianggap sebagai "ladang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 5 Nama Baru Terkait Laporan Dahlan ke BK, Total Sudah 7 Nama Pemeras BUMN. Ketua Badan Kehormatan DPR, M. Prakoso yang didampingi oleh anggota (BK) Alimin Abdullah dari Fraksi PAN dan Ansori Siregar dari Fraksi PKS mengadakan jumpa pers terkait surat lanjutan ke dua yang dikirim oleh utusan Dahlan, Hambra Samal Biro Huk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Senayan asal Partai Golkar, Idris Laena menyatakan tidak menutup kemungkinan akan segera menuntut Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang telah menuduh Idris sebagai pemeras BUMN. Sebab munurut Idris, apa yang yang telah dituduhkan Dahlan pada dirinya, tidak dipenuhi dengan bukti-bukti yang kuat. Dan tuduhan itu menurutnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini utusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) datang ke gedung DPR guna untuk menyerahkan dokumen tambahan terkait adanya pemerasan BUMN di Sekretariat Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Dokumen berupa surat itu diserahkan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal, Rabu (7/11). Sementara Kepala Sekretariat BK DPR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Badan Kehormatan (BK) DPR menyampaikan rasa kecewa, karena Menteri BUMN Dahlan Iskan hanya menyampaikan 2 nama oknum anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan kepada direksi BUMN. Sebelumnya dalam pernyataan kepada publik, mantan wartawan ini mengungkapkan telah mengantongi 10 nama.

“Kita kecewa dan mem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menyeriusi pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan soal anggota DPR tukang palak. KPK bahkan siap melakukan penelusuran bila nama tersebut diungkap ke publik.

"Kalau anggota DPR yang disebutkan Pak Dahlan betul ada yang suka memalak, maka KPK akan melakukan investigasi untuk bisa menang ...Berita Selengkapnya