JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri mengingatkan agar tidak perlu ada lagi spekulasi terkait kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menkeu mengatakan bahwa keputusan kenaikan BBM tersebut merupakan domain pemerintah. Sehingga, kebijakan tersebut tidak akan dipengaruhi oleh penolakan dari beberapa fraksi di DPR. ...Berita Selengkapnya

JATIM, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengharapkan pembahasan seputar BBM Bersubsidi dapat selesai akhir Juni ini. Ketidakpastian besaran kenaikan harga BBM Bersubsidi akan sangat tidak produktif namun demikian mengambil keputusan kenaikan BBM Bersubsidi perlu pemikiran yang mendalam dan menyeluruh, karena ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKL) Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2007 senilai Rp 650 Juta lebih, mantan Kepala Subbag Dinas DKL Pematang Siantar, Rahmat Marzuki dituntut 1 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin memprediksi satu dari empat program kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berpotensi ditolak Dewan Perwakilan Rakyat.

"Dari empat program kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan pemerintah pada RAPBN-P 2013, satu program di antaranya berpotensi ditolak D ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Realisasi penggunaan bahan bakar bersubsidi hingga 30 April berada pada kisaran angka 14, 91 juta kilo liter (kl). Padahal total kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 46,01 juta kl. Hal ini sangat memungkinkan kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan melonjak.

Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Pemerintah disarankan untuk memperbaiki dahulu persoalan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), sebelum menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BMM).

“Sehingga tidak ada kepanikan para pekerja terhadap efek harga BBM,” ujar anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh saat dihubungi wartawan, Se ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan mengajukan harga maksimum Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi kepada DPR sebesar Rp 6.000 per liter. Namun, tak dijelaskan kapan kepastian kenaikan harga ini diberlakukan.

"Pemerintah secara tegas tetap mengajukan kenaika ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia for Global Justice memperkirakan kenaikan Bahan Bakar Minyak menjadi Rp 6500,- akan berdampak pada membanjirnya produk pangan impor di Indonesia. Jika wacana ini direalisasikan, maka impor pangan diperkirakan melonjak hingga lebih dari 30 persen.

Direktur Eksekutif IGJ, M. Riza Damanik, menjelaskan, "setidakn ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Wacana Pemerintah Pusat untuk menetapkan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Subsidi dan Nonsubsidi, ternyata banyak kalangan yang menolaknya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Aceh Utara, Iskandar Ali, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Rabu (8/5) menyatakan sikap tida ...Berita Selengkapnya

Aksi seorang warga memprotes kenaikan harga BBM Dalam waktu dekat ini, Presiden SBY berencana kembali menaikkan harga BBM. Supaya terkesan kenaikan harga BBM ini “tak terhindarkan”, berbagai alasan pun diajukan.

Sayangnya, media massa di Indonesia tidak kritis. Mereka lebih banyak bertindak sebagai “jubir” pemerintah ketimbang menyampaikan infor ...Berita Selengkapnya