| Proyek Kereta Cepat |
|
|
| |
| Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak | 2021-10-21 08:33:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berpendapat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mendesak untuk segera dioperasikan. Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan riak di tengah masyarakat.
"Progr ...Berita Selengkapnya |
| Daftar 5 Situs Mengunduh Lagu di YouTube Menjadi MP3 Tanpa Aplikasi
| 2021-10-21 07:39:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi Anda yang suka mendengarkan musik, mengunduh lagu dari YouTube bisa menjadi cara mudah untuk memperbanyak koleksi lagu.
Saat ini, sudah banyak situs konverter dan mengunduh video di YouTube ke dalam format MP3. Caranya pun sangat mudah, jika memilih menggunakan situs konverter, Anda tinggal menyalin link atau URL vid ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2021-10-21 07:29:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober. Toriq mengungkapkan, ia tidak ingin perusahaan publik ini terseret ke dalam pusaran ...Berita Selengkapnya |
| Di Pedalaman Indonesia, Banyak Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih Dulu Daripada Sekolah Pemerintah | 2021-10-17 05:25:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hadir dalam seminar nasional DPP Ikatan Alumni UNY bertajuk Membedah Sistem Pendidikan Muhammadiyah, Selasa (12/10) Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengungkapkan bahwa berdirinya sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah terpencil bukanlah hal baru.
"Murid-murid di Muhammadiyah itu tidak terdiri dari ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Harap Pemerintah Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberatkan Nelayan | 2021-10-15 18:15:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap agar pemerintah mengkaji ulang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021. Meski aturan itu disebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan disalurkan kembali untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, namun pemerintah diharapkan ti ...Berita Selengkapnya |
| Faisal Basri: Bunga Utang di Angka 21 Persen, Negara Tidak Punya Uang Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung | 2021-10-14 07:18:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara hampir dipastikan tidak punya anggaran yang cukup untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur.
Tidak terkecuali, pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru-baru ini diizinkan Presiden Joko Widodo untuk memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan ekonom senior F ...Berita Selengkapnya |
| Kereta Cepat akan Dibiayai APBN, Wakil Ketua MPR Tegaskan Proyek Harus Diaudit Dulu oleh BPK | 2021-10-12 12:37:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang menggunakan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, Pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dan menyerahkan kepada BUMN untuk menggunakan skema B to B.
Memang, Presiden Jokowi m ...Berita Selengkapnya |
| Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat | 2021-10-11 23:25:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan agar pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bukti ada ketidakberesan dalam proyek tersebut
"Seharusnya non-APBN, mengapa menjadi (pakai) APBN? Sepanjang pertanyaan-pertany ...Berita Selengkapnya |
| Hadirnya Muhammadiyah untuk Jaga Keseimbangan keIndonesiaan | 2021-10-09 19:04:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah tarikan nostalgia masyarakat untuk kembali ke era hegemonik, kehadiran dan peran serta Muhammadiyah dalam urusan keIndonesiaan adalah untuk menjaga kewarasan, objektivitas, keadilan, dan menjaga nalar pikir. Oleh karena itu Muhammadiyah selalu menyuarakan suara moderat untuk jaga keseimbangan.
Demikian disampaik ...Berita Selengkapnya |
| RUU Ekonomi Syariah Harapan Keadilan Ekonomi Nasional | 2021-10-05 03:30:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI. Masuknya RUU Ekonomi Syariah dapat menjadi udara segar di tengah gencarnya isu tentang ketidakadilan ekonomi yang muncul dari RUU KUP.
Anggota Komisi ...Berita Selengkapnya |
|
|