|
|||||
| Kereta Cepat akan Dibiayai APBN, Wakil Ketua MPR Tegaskan Proyek Harus Diaudit Dulu oleh BPK | 2021-10-12 12:37:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang menggunakan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, Pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dan menyerahkan kepada BUMN untuk menggunakan skema B to B. |
||||
| Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat | 2021-10-11 23:25:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan agar pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bukti ada ketidakberesan dalam proyek tersebut |
||||
| Hadirnya Muhammadiyah untuk Jaga Keseimbangan keIndonesiaan | 2021-10-09 19:04:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah tarikan nostalgia masyarakat untuk kembali ke era hegemonik, kehadiran dan peran serta Muhammadiyah dalam urusan keIndonesiaan adalah untuk menjaga kewarasan, objektivitas, keadilan, dan menjaga nalar pikir. Oleh karena itu Muhammadiyah selalu menyuarakan suara moderat untuk jaga keseimbangan. |
||||
| RUU Ekonomi Syariah Harapan Keadilan Ekonomi Nasional | 2021-10-05 03:30:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI. Masuknya RUU Ekonomi Syariah dapat menjadi udara segar di tengah gencarnya isu tentang ketidakadilan ekonomi yang muncul dari RUU KUP. |
||||
| Jaksa Dituding Menyekap Anak dan Isterinya Itu Berita Hoax | 2021-10-02 12:59:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perseteruan pasangan Advokat senior, Dr. Djonggi M Simorangkir SH., MH ini terus bergulir bagaikan bola salju. Hal itu dikarenakan istrinya Dr. Ida Rumindang Radjagukguk SH, MH yang notabenenya mertuanya tersebut diperlakukannya tidak sewajarnya oleh menantu kesayangan yang sudah dianggapnya seperti anaknya sendiri. |
||||
| Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2021-09-27 06:23:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman mengaku hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cep ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dear Warga Jakarta dan Sekitarnya, Ada Permohonan Maaf Nih dari Jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya | 2021-09-23 15:32:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika dalam memberikan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung, ada hal-hal yang kurang berkenan sehingga muncul kekecewaan publik. |
||||
| 2 Tahun Dioperasionalkan, Aplikasi MONCES Subdit Regident Ditlantas Polda Metro jadi Percontohan Polda Lain | 2021-09-22 12:22:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seksi Fasilitasi Material SIM, BPKB, STNK, TNKB Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Sie Fasmat SBST Subdit Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah 2 tahun mengoperasionalkan aplikasi yang dinamakan 'MONCES' atau Monitoring Center SBST. |
||||
| Sudah Saatnya Muhammadiyah Mengambil Peran Sebagai Digital Disruptor | 2021-09-22 02:06:48 | |||||
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Ada beberapa jenjang untuk sampai menuju kasta tertinggi dalam dunia internet, yaitu digital disruptor. Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muchlas Arkanuddin mengatakan bahwa digital disruptor adalah individu atau kelompok yang memberikan pengaruh secara agresif dan menguasai wacana di internet. |
||||
| Irjen Napoleon Tulis Surat Terbuka terkait Penganiayaan Muhammad Kece, Begini Isinya | 2021-09-19 20:29:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte mengeluarkan surat terbuka usai dirinya dilaporkan karena menganiaya Muhammad Kece di Rutan Bareskrim. Kuasa hukum Napoleon, Gunawan Raka membenarkan bahwa kliennya membuat surat terbuka terkait insiden pemukulan Muhammad Kece. |
||||
|
|||||
