|
|||||
| Sudah Saatnya Muhammadiyah Mengambil Peran Sebagai Digital Disruptor | 2021-09-22 02:06:48 | |||||
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Ada beberapa jenjang untuk sampai menuju kasta tertinggi dalam dunia internet, yaitu digital disruptor. Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muchlas Arkanuddin mengatakan bahwa digital disruptor adalah individu atau kelompok yang memberikan pengaruh secara agresif dan menguasai wacana di internet. |
||||
| Bamsoet: Amandemen UUD NRI 1945 Tidak Ubah Pasal 7 Tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden | 2021-09-18 20:15:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dalam konsepsi negara demokratis, amandemen Undang-Undang Dasar bukanlah sesuatu hal yang tabu. Bahkan negara Amerika Serikat yang telah sekian lama menjadi rujukan global dalam implementasi sistem demokrasi, telah melakukan amandemen konstitusi sebanyak lebih dari 27 kali. |
||||
| DICARI!!, Setelah M Kece, Pria Ini Jadi Buronan Netizen Gegara Hina Nabi Muhammad | 2021-09-11 09:22:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah beberapa hari yang lalu media sosial digegerkan oleh penangkapan Youtuber Muhammad Kece yang diamankan karena telah menghina Nabi Muhammad, kini ada lagi kasus baru yang muncul. |
||||
| BKN dan KPK Diminta Segera Ambil Sikap Usai MA Nyatakan TWK di KPK Konstitusional | 2021-09-10 13:17:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK Nomor 1/2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021. |
||||
| Syarief Hasan: Perlu Kajian Mendalam Dari Segala Aspek Terkait Amandemen UUD | 2021-09-08 14:48:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA memastikan bahwa sampai saat ini, MPR RI belum memutuskan apapun terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Ini menjawab pertanyaan berbagai pihak, perihal wacana yang masih hangat bergulir tentang munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen. |
||||
| Persiapan 2024 Partai Ummat Fokus Gaet Milenial, Pengamat: Wajar | 2021-09-07 20:01:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Ummat menyampaikan sejumlah strategi politik yang terus digencarkan untuk persiapan menghadapi pertarungan politik Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. |
||||
| Buka Tanwir, Haedar Nashir Sampaikan Belasungkawa untuk 134 Ribu Warga Indonesia | 2021-09-05 07:42:41 | |||||
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Membuka Tanwir II Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Sabtu (4/9) Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan duka cita terhadap wafatnya 134,356 jiwa warga Indonesia per tanggal 3 September 2021 karena Covid-19. |
||||
| Resmi Jabat Kabiro Hukum dan Humas MA, Sobandi Bilang Begini ke Wartawan | 2021-09-04 12:18:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melantik Dr. H. Sobandi, S.H. M.H. sebagai Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas MA yang baru pada 30 Agustus 2021. Sobandi resmi menjabat Kabiro Hukum dan Humas MA |
||||
| Jumat Barokah, Kejati Kalbar Bersama IAD Bagi-bagi Uang dan Voucher BBM | 2021-09-04 02:09:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jumat barokah, itulah yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD). Dibawah komando Dr. Masyhudi, Ketua IAD Kalbar, Ratu Masyhudi turun ke jalan membagikan vocer kepada driver ojek On-line di Kota Pontiianak, |
||||
| Setelah WBK, Kejati Kalbar Optimis Raih Predikat WBBM | 2021-09-02 22:01:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan (Sesjambin ) Sartono beserta rombongan menyambangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar). Kedatangan rombongan dari Pembinaan Kejaksaan Agung RI ini disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Dr Masyhudi SH MH dengan sumringah di kantornya pada, Rabu (1/9). |
||||
|
|||||
