Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    KPU
 
Januari, Produksi Logistik Pemilu Dimulai | Thursday 06 Jun 2013 09:41:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan proses lelang logistik kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dapat dituntaskan tahun ini. Sehingga proses produksinya dapat dimulai awal tahun 2014.

“Jika bulan Januari, produksi semua kebutuhan logistik sudah selesai, maka proses distribusinya bisa lebih cepat. Februari kita targ
...

KPU Umumkan Caleg Bermasalah | Saturday 01 Jun 2013 21:06:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan sanksi terhadap Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang tidak melaporkan penggunaan dana kampanye.

“Caleg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen laporan dana kampanye. Setiap partai politik akan dikenakan sanksi jika diketahui melakukan pelanggaran,” ujar Komisione
...

KPU Diminta Edukasi Pemilih Pemula | Saturday 01 Jun 2013 16:34:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengedukasi pemilih pemula. Minimnya edukasi pemilu akan berdampak pada terpilihnya calon anggota legislatif yang kurang berkualitas nantinya.

"Pemilih pemula sangat rawan dijadikan target untuk mendulang suara bagi parpol," kata Said Salahuddin dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi I
...

KPU: Partisipasi Pemilu Tergantung Kinerja Pemerintah | Wednesday 29 May 2013 20:41:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, tingkat partisipasi publik sangat bergantung pada kinerja Pemerintahan.

"Jika kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi (pemerintah) maka tingkat partisipasi terhadap Pemilu akan tinggi," ujar anggota Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), Sigit Pamungkas saat diskusi
...

Dituntut Tunjukkan Pembatalan MoU Dengan IFES, KPU: Yang Penting Subtansialnya | Monday 27 May 2013 16:48:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan International Foundation for Election System (IFES), anggota komisioner KPU Hadar Hafis Gumay menegaskan bahwa yang terpenting program kerjasama sudah dibatalkan.

"Yang terpenting kan subtansialnya bahwa program Sipol tidak jadi berjalan," ujarnya saat dihubungi
...

Leadership Management Untuk Anggota KPU Baru | Monday 27 May 2013 09:14:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Masa orientasi (pembekalan) terhadap anggota KPU di 17 provinsi yang baru, berlanjut hari Minggu (26/5). Seperti kemarin, metode pendalaman materi kepemiluan tetap menerapkan diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD). Namun, materi diskusi hari ini lebih difokuskan untuk menggali manajemen kepemimpinan (leadership m ...

Komisioner KPU Perdalam Pengetahuan Pemilu dengan FGD | Saturday 25 May 2013 22:31:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner KPU di 16 provinsi yang baru dilantik kemarin, Jumat (24/5), hari ini, Sabtu (25/5), memperoleh pendalaman materi mengenai penyelenggaraan kepemiluan. Metode yang ditempuh adalah dengan diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD), dimana ke-80 komisioner dibagi menjadi empat kelas FGD.

Anggota KPU period
...

2 Pasangan Calon Menolak Keputusan KPU NTB | Friday 24 May 2013 18:09:59

MATARAM, Berita HUKUM - Pasangan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi-Muhammad Amin ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB hasil pemilihan kepala daerah 13 Mei lalu. Kemenangan tersebut ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitunga ...

Inilah Alasan Para Aktivis Melarang KPU Bekerjasama dengan Asing | Thursday 23 May 2013 20:44:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Alasan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan kontrak kerjasama dengan asing, karena dikhawatirkan menodai kemandirian KPU sendiri.

Selain itu, kerjasama dengan asing dalam proses Pemilu juga menciderai
...

Pengamat: Bukan Hanya IFES, KPU Bekerjasama dengan Lembaga Asing | Thursday 23 May 2013 20:12:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah mendapatkan keputusan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk membatalkan kerjasama dengan International Foundation for Electoral Systems (IFES).

Ternyata, Komisi Pemilih Umum (KPU) baru-baru ini tengah menjalin kerjasama dengan lembaga asing dari Australia. Yakni, Australian Electoral Commission
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]