JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dugaan perusakan kawasan hutan yang menimpa tiga orang petani dan peladang di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau merupakan kasus hukum konkret, bukan pelanggaran norma konstitusi. Hal tersebut disampaikan Rasio Ridho Sani selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan PT Inanta Timber atas uji materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah UU No.19 Tahun 2004 yang meminta Mahkamah menghapus ketentuan terkait larangan bagi perusahaan pemilik izin usaha melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Putusan perkara Nomo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana tentang pencairan dana cadangan pinjaman darurat dari bank dunia ternyata bukan isapan jempol belaka.

Keputusan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja yang telah menggunakan dana cadangan pinjaman darurat dari World Bank dan Asian Development Bank (ADB) yang tidak untuk peruntukannya ini pun m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat kecendrungan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK doyan melakukan utang, Ekonom, Fuad Bawazier mencemaskan ekonomi Indonesia, dia melihat posisi Indonesia diambang krisis yang dahsyat seperti negara Yunani akibat gagal membayar hutang.

Hasil perhitungannya, sebesar 76 persen pemasukan dari pajak hanya untuk membayar c ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penerimaan negara dari ekspor menunjukkan tren menurun. Saat yang sama pemerintah malah menumpuk utang. Dalam kondisi seperti ini, harusnya ada penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal tersebut saat dihubungi Kamis (11/2). "Tak masuk akal, memang. Ketika pener ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ironis, di tengah pencabutan subsidi BBM, pemerintah masih terus mencetak utang luar negeri untuk membiayai APBN. Ini membahayakan kelangsungan ekonomi nasional. Apalagi, ada utang swasta yang ternyata jauh lebih besar daripada utang pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut saat dihubungi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar ekonomi, Kamis (4/2) rapat ini membahas tentang melonjaknya utang dan skema pembiayaan menuju perubahan APBN 2016. Pakar ekonomi yang dihadirkan dalam RDPU ini adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu dan ekonom dari ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Rabu (4/11) lalu telah diadakan acara audiensi dihadiri oleh Lembaga Aidenvironment, ICW dan KPK dengan bertemakan, “Indikasi Korupsi dalam Perambahan dan Pembakaran Hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar)" di ruang C-19 Pengadilan Tipikor, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dalam ac ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah pemerintahan Jokowi menutup-nutupi pribadi maupun perusahaan pembakar hutan dinilai merugikan masyarakat.

Selain itu juga membuka potensi kongkalikong penanganan kasus ini.

Untuk itu, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 28 mensomasi pemerintah agar segera membetuk tim independen mengusut kasus ini. Tim d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun lalu, Greenpeace bersama sejumlah LSM lainnya mengundang Presiden Joko Widodo untuk blusukan asap ke Desa Sungai Tohor, Provinsi Riau. Ada banyak janji kebijakan yang memunculkan harapan bahwa di tahun 2015 ini kebakaran hutan berkurang drastis. Bahkan Presiden Jokowi sendiri turut menyekat kanal sebagai simbol perlawa ...Berita Selengkapnya