Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    DPR RI
 
Ada 12 RUU Diperpanjang Waktu Pembahasannya | 2017-12-08 19:25:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU). Kerja Panitia Angket PT. Pelindo II juga termasuk yang diperpanjang. Sebelum dibawa ke Rapat Paripurna, Pimpinan Pansus telah meminta perpanjangan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon
...

Parlemen Modern Mutlak Agar Demokrasi Tegak | 2017-11-29 08:36:28

AUSTRALIA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI menyatakan bahwa tim yang telah dipimpinnya sudah menyusun Blue Print Reformasi DPR RI dan ia ingin membawa tim ini melangkah lebih jauh.

Salah satu tonggak keberhasilan DPR RI adalah ketika pada awal Agustus 2017 Gesellschaft for Internat
...

Tolak Keras Rencana 'Penjualan' Bandara dan Pelabuhan kepada Asing | 2017-11-16 12:17:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menolak keras rencana pemerintah yang akan menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing. Pasalnya, keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan akan berpotensi melemahkan bahkan menghilangkan kontrol karantina.

"Jika pengoperasian sejumlah bandara d
...

Fahri Wacanakan Perubahan UU 12 TH 2011 untuk Jawab Keluhan Presiden | 2017-11-12 06:35:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu guna menjawab keluhan Presiden Joko Widodo selama ini, yang mengatakan DPR RI terlalu banyak membuat produk UU.

"Padahal masalahnya, justru proposal pembuatan Undang-u
...

Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan | 2017-11-09 12:39:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengatakan bahwa revisi UU Administrasi Kependudukan harus segera dilakukan menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.

Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyataka
...

Pembangunan Gedung Baru DPR Inisiatif Pemerintah | 2017-11-06 18:56:13

PURWOKERTO, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR RI adalah usul dan inisiatif pemerintah. Sehingga jika masyarakat memberikan kritik kepada DPR adalah tidak tepat sasaran, mengingat jumlah anggaran yang nantinya akan digunakan berasal dari inisiatif pemerintah.

Demikian mengemuka
...

Parlemen Modern Butuh Dukungan Teknologi Modern | 2017-11-02 06:54:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri memperbaiki akses informasi dan komunikasi. Akses informasi ini penting, tidak saja bagi masyarakat tapi juga memudah para anggota dewan untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Parlemen modern memang membutuhkan dukungan teknologi yang modern pula.

Demikian disampaikan Wakil
...

Legislator Pertanyakan Kinerja KKIP dalam Impor Senjata Polri | 2017-10-06 07:32:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panja Undang-Undang Industri Pertahanan DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mempertanyakan kinerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam impor senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) milik Korps Brimob Polri sehingga menimbulkan kekisruhan antar TNI dan Polri.

"Terkait dengan kekisruhan impor
...

DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Impor Senjata | 2017-10-02 16:06:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, segera menuntaskan polemik mengenai impor senjata api kombatan ke instansi non militer.

Istilah senjata api kombatan mengacu pada persenjataan di tingkat perorangan hingga regu yang bisa dipergunakan untuk keperluan pertempuran
...

Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI | 2017-09-23 11:58:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR RI maka perlu dibuat kajian mengenai urgensi pembangunan gedung baru tersebut.

"Kajian yang jelas perlu disiapkan, agar
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]