JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hampir satu bulan pasca meninggalnya Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, Pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga melakukan tindakan konkret untuk mengangkat Menteri Kesehatan yang baru. Demikian release dan pernyataan sikap BPJS WATCH yang diterima tim BH, Rabu (23/05).

Lebih l ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pasal 70 UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menyebutkan Pemerintah wajib membentuk Peraturan Pelaksanaan untuk pengopersian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing paling lambat 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini dikemukakan I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) -- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dipastikan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 dan 1 Juli 2015. Jamkesmas akan diserahkan kepada PT Askes pada 2013 sehingga pada saat BPJS Kesehatan beroperasi, penyelenggaraan kesehatan untuk orang miskin tidak terganggu.

"Saat ini teng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah melakukan unjuk rasa lebih dari 10 jam di depan pintu gerbang gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (28/10), ribuan buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) berangsur-angsur membubarkan diri. Mereka menuntut pengesahan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Mereka membubarkan diri, sete ...Berita Selengkapnya

*Ancam Turunkan SBY-Boediono Setelah Lebaran

JAKARTA- Ribuan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggelar unjuk rasa di depan Gerbang DPR RI, Jakarta, Jumat (22/7). Mereka menuntut segara disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) menjadi UU. Demo ini membuat jalan tersebut macet p ...Berita Selengkapnya