JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pasal 70 UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menyebutkan Pemerintah wajib membentuk Peraturan Pelaksanaan untuk pengopersian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing paling lambat 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini dikemukakan I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) -- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dipastikan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 dan 1 Juli 2015. Jamkesmas akan diserahkan kepada PT Askes pada 2013 sehingga pada saat BPJS Kesehatan beroperasi, penyelenggaraan kesehatan untuk orang miskin tidak terganggu.

"Saat ini teng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah melakukan unjuk rasa lebih dari 10 jam di depan pintu gerbang gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (28/10), ribuan buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) berangsur-angsur membubarkan diri. Mereka menuntut pengesahan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Mereka membubarkan diri, sete ...Berita Selengkapnya

*Ancam Turunkan SBY-Boediono Setelah Lebaran

JAKARTA- Ribuan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggelar unjuk rasa di depan Gerbang DPR RI, Jakarta, Jumat (22/7). Mereka menuntut segara disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) menjadi UU. Demo ini membuat jalan tersebut macet p ...Berita Selengkapnya