| Britney Spears |
|
|
| |
| Britney Spears Akhirnya Bebas dari Perwalian Selama 13 Tahun | 2021-11-15 13:18:16 |
 |
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Britney Spears menggambarkan penghentian pengaturan hukum yang mengendalikan banyak aspek hidupnya selama 13 tahun itu sebagai 'hari terbaik yang pernah ada'.
"Tampaknya saya akan menangis," kata Britney kepada 35 juta pengikut Instagram-nya.
Seorang hakim di Los Angeles pada hari Jumat mengakhiri konservatori ...Berita Selengkapnya |
| Benarkah Muhammadiyah 'Kenyang' di era Orde Baru? | 2021-11-13 11:52:01 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Haedar Nashir meluruskan anggapan yang dilontarkan beberapa pihak terkait Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang paling diuntungkan di masa Orde Baru. Padahal, Muhammadiyah tidak terbiasa dengan politik konspirasi, membangun lobi dengan tukar tambah kekuasaan atau melakukan manuver politik untuk memperebutkan kursi jabatan ...Berita Selengkapnya |
| Muhammadiyah Komitmen Lawan Kekerasan Seksual, Penolakan Permendikbud 30 Murni Karena Substansi | 2021-11-12 06:07:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di kala kasus pelecehan seksual yang disertai dengan sulitnya akses advokasi hukum terhadap korban marak terjadi di lembaga pendidikan, pemerintah bergerak aktif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permen Dikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Keker ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Perlu Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 | 2021-11-09 06:46:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan perlu dilakukan pengkajian ulang terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut harus dilakukan karena dinilai masih berat dalam penerapa ...Berita Selengkapnya |
| Kuasa Hukum Nicholas Sean Optimis Kasus Ini Bakal Segera Tuntas | 2021-11-06 17:04:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pihak Nicholas Sean Purnama optimis kasus tuduhan penganiayaan, akan segera dihentikan karena tidak memenuhi segala unsur pembuktian.
Dalam konfrontasi antara pihak pelapor dan terlapor yang dilakukan pada hari Kamis, 4 November 2021 di Polsek Penjaringan, banyak hal yang dianggap oleh pihak Nicholas bahwa pihak pelapor t ...Berita Selengkapnya |
| HNW Mengapresiasi Putusan Muhammadiyah, Menyebut Indonesia Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah | 2021-11-06 06:03:50 |
 |
SURAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid MA, mengapresiasi prinsip Indonesia sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah yang diputuskan Muhammadiyah sejak Muktamar ke-47 pada 2015. Karena itu perlu dipahami secara mendalam oleh kalangan Umat Islam dan warga negara lainnya dalam ...Berita Selengkapnya |
| Nah.. Keberatan Jonan terhadap Proyek Kereta Cepat Terbukti, Anggaran Membengkak 'Ngemis' ke APBN | 2021-10-31 19:42:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akhirnya buka suara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Saat ini propyek tersebut banyak menuai kecaman karena biayanya terus menggelembung, tak sesuai dengan perkiraan awal.
Bahkan untuk menyukseskan proyek tersebut, pemerintah harus 'mengemis' pada APBN agar mendapa ...Berita Selengkapnya |
| Proyek Kereta Cepat Berubah Dibiayai APBN, Fadli Zon: Sebuah Skandal, Harus Ada Investigasi Serius | 2021-10-31 15:57:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kini memutuskan untuk membiayai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Awalnya pada tahun 2016, pemerintah berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk proyek kereta cepat tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli ...Berita Selengkapnya |
| Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat | 2021-10-31 07:35:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Gobel, APBN seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Ibu K ...Berita Selengkapnya |
| Website Diretas, Puan Maharani Minta BSSN Berbenah Diri | 2021-10-27 07:48:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyayangkan peretasan yang terjadi pada website Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya, peretasan ini harus menjadi evaluasi bagi BSSN yang diberi tugas khusus oleh pemerintah dalam hal teknis sistem keamanan siber.
"Saya sungguh terkejut, BSSN yang menjadi 'tameng' utama ke ...Berita Selengkapnya |
|
|