JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak ada partai politik yang bersih di Indonesia. Sebaiknya semua partai politik tidak menunjukkan kesan resistensi dalam memerangi koruptor. Hal tersebut demi memperbaiki citra parpol yang anjlok saat ini

"Semua kegiatan korupsi pasti melibatkan oknum yang ada di tiap partai, kegiatan berjamaah dan lintas partai. Ti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kondisi politik nasional sangat buruk. Hal ini didasari kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol) menurun, akibat dari kasus korupsi yang melibatkan politisi. Hal ini merupakan tantangan bagi parpol untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat.

“Penilaian rakyat terhadap politik yang negatif merupakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Isu politik uang (money politics) merebak dalam pemilihan ketua baru Mahkamah Agung. Hal ini pun mengundang keprihatinan kalangan DPR. Namun, kabar tersebut harus dibuktikan kebenarannya.

"Memang masih harus dibuktikan kebenarannya, Tapi kalau melihat praktek dan kinerja lembaga MA yang diduga sarat dengan praktek ju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indonesia kini bukan cuma negeri autopilot, melainkan negeri tanpa pilot. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata bukanlah pilot yang sebenarnya, karena selama tujuh tahun memerintah, sama sekali tidak menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi negara besar dan rakyatnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Demokrat menyambut baik wacana pembentukan Koalisi Nasionalis-Agamis (Naga) 2014 yang tengah dijajaki Partai Gerindra. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa hal itu merupakan manuver politik yang kreatif menjelang pemilu dan pilpres 2014 mendatang.

"Wacana itu sangat bagus, karena sebuah kreativitas politik yg ber ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan politik uang (money politic) dalam aktivitas kampanye dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) terbilang tinggi. Untuk itu, harus segera dibatasi, agar praktik tersebut bisa ditekan serta dihilangkan.

“Jika biaya pemilukada besar, pasti cenderung meracun ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Karya Republik (PKR) menyatakan mundur dari proses verifikasi parpol. Partai ini pun dipastikan takkan mengikuti Pemilu 2014. Kepastian parpol ini mundur, dipastikan melalui surat bernomor 020/ADM/PKR/XI/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditandani pimpinan partai yang digawangi Ari Sigit tersebut.

“Surat itu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kemenkumham telah mengumumkan hasil verifikasi parpol. Dari 14 parpol baru, hanya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang lolos. Sedangkan tiga parpol, yakni Partai Keadilan Republik (PKR), Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) masih harus melengkapi persyarakat, agar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-DPR diminta untuk mengerjakan revisi paket undang-undang politik secara utuh. Langkah ini harus dikerjakan mulai masa sidang pertama 2011/2012. Lembaga tersebut harus membuat rencana secara matang serta penjadwalan sejak awal, agar pembahasan tidak molor dan tidak melebar, agar tidak merombak secara keseluruhan.

Ada dua RUU bidang politi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA - Anies Baswedan mengakui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat membuat seluruh warga berdecak kagum, setelah terpilih kembali menjadi Presiden periode kedua. SBY berhasil meraup suara terbanyak dan itu merupakan kali pertama dalam sejarah. Namun, itu hanya sesaat. Watak asli pemerintahan SBY muncul dan membuat Indonesia galau dan maki ...Berita Selengkapnya