|
|||||
| Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan | 2021-10-26 07:04:31 | |||||
 |
|
||||
| Berkas Perkara dan Tersangka Jakis Djakaria CS Sudah P-21. Hartono: Polda Banten Harus Segera Melimpahkannya Kejati Banten | 2021-10-26 06:11:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Advokat senior Hartono Tanuwidjaja SH, MSI, MH, CBL didampingi anggonya Harun Julianto C Sitohang SH, MH, CLA, selaku kuasa hukum Tn. kasim dari PT. Farika Steel menghimbau kepada para penyidik Direskrimum Polda Banten. Agar segera melakukan proses tahap 2 untuk penyerahan bukti dan tersangka, Jakis Djakaria dan kawan-kawan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Anggota DPR Minta Aparat Hukum Usut Tuntas Kasus Pencemaran Limbah oleh CV PJ | 2021-10-22 21:41:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Masinton Pasaribu meminta agar pihak aparat hukum secara tegas menindaklanjuti para pelaku di CV PJ yang melakukan pencemaran limbah, ke aliran sungai Citarum yang telah merugikan warga sekitar. |
||||
| Di Pedalaman Indonesia, Banyak Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih Dulu Daripada Sekolah Pemerintah | 2021-10-17 05:25:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hadir dalam seminar nasional DPP Ikatan Alumni UNY bertajuk Membedah Sistem Pendidikan Muhammadiyah, Selasa (12/10) Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengungkapkan bahwa berdirinya sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah terpencil bukanlah hal baru. |
||||
| Mayoritas Publik Belum Membutuhkan Amandemen UUD 1945 | 2021-10-14 10:33:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perlu masukan dari berbagai pihak untuk mendapat gambaran kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sebelum memutuskan pembahasan wacana amandemen UUD 1945. Hasil survei Indikator menyebutkan sebagian besar masyarakat belum membutuhkan amandemen. |
||||
| Di Sidang MK, Presiden Jokowi Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator | 2021-10-11 22:30:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/2021) siang. |
||||
| Aplikasi e-BIMA Hasil Karya Putra Putri Mahkamah Agung Resmi Diluncurkan | 2021-10-11 19:14:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) luncurkan aplikasi e-BIMA V.1.0 (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability). Peluncuran aplikasi ini diresmikan oleh Ketua MA RI, H.M. Syarifuddin, di Jakarta, Senin (11/10). |
||||
| Hadirnya Muhammadiyah untuk Jaga Keseimbangan keIndonesiaan | 2021-10-09 19:04:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah tarikan nostalgia masyarakat untuk kembali ke era hegemonik, kehadiran dan peran serta Muhammadiyah dalam urusan keIndonesiaan adalah untuk menjaga kewarasan, objektivitas, keadilan, dan menjaga nalar pikir. Oleh karena itu Muhammadiyah selalu menyuarakan suara moderat untuk jaga keseimbangan. |
||||
| Smartphone: Bisakah Benar-benar Menjadi Ramah Lingkungan? | 2021-10-05 01:26:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ponsel memiliki jejak karbon yang sangat besar. Salah satu perusahaan yang mencoba mengubah ini adalah Fairphone. DW bertanya apakah smartphone tanpa dampak besar terhadap lingkungan itu mungkin. |
||||
| Presiden, DPR dan Dewan Pers Dipastikan Beri Keterangan di Sidang MK | 2021-09-28 13:46:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Pers dipastikan bakal hadir memberikan keterangan pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 pada 11/10/2021. |
||||
|
|||||
