| Komisi III |
|
|
| |
| DPR Minta Polisi Amankan Distribusi Naskah UN | Monday 15 Apr 2013 09:34:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat meminta Polisi untuk mengamankan distribusi naskah ujian nasional (UN) di seluruh Indonesia.
Ujian nasional bagi siswa SMA sederajat akan digelar serentak pada 15-18 April 2013. Pekan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendistribusikan paket soal UN ke berbagai sekolah.
"Peran aktif kepol ...Berita Selengkapnya |
| DPR Sahkan UU No 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw | Friday 12 Apr 2013 19:30:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat akhirnya disahkan di Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini, Jumat (12/4) di Gedung DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
Dalam laporannya di rapat p ...Berita Selengkapnya |
| Komisi II: Besarnya Belanja Kampanye Pilkada, Dorong Kepala Daerah Korupsi | Saturday 06 Apr 2013 09:40:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyatakan, dengan pilkada serentak maka belanja dana kampanye akan lebih efisien. Pasalnya, selama ini besarnya belanja kampanye diduga menjadi salah faktor pendorong banyaknya korupsi di kalangan pimpinan daerah.
Hal itu dikatakannya dalam Diskusi bertema Urgensi Pilkada Serent ...Berita Selengkapnya |
| Komisi I: Ketegangan Korsel dan Korut Berdampak Negatif | Sunday 31 Mar 2013 10:31:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat memandang ketegangan antara negara Korea Selatan dan Korea Utara dapat membuat keduanya berperang, lalu secara langsung akan berdampak negatif pada kehidupan di Tanah Air.
"Ketegangan di semenanjung Korea makin meningkat. Komisi I DPR mengkhawatirkan terjadinya perang saudara antara Korea Selatan d ...Berita Selengkapnya |
| Nasib Agus Martowardoyo Ditentukan Hari Ini | Tuesday 26 Mar 2013 09:14:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi XI Emir Moeis menyatakan keputusan Komisi XI untuk menerima atau menolak Agus Martowardojo menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan ditentukan hari ini, Selasa (26/3). Direncanakan, Komisi XI akan menggelar rapat internal pada pukul 13:00 WIB.
"Besok (Selasa) jam 13:00 WIB Komisi XI akan rapat internal memut ...Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Pakta Perdagangan Senjata | Sunday 24 Mar 2013 11:06:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Komisi I DPR RI, Muhammad Najib, mengatakan Pemerintah perlu mengkaji ulang pakta perdagangan senjata (ATT) karena sejumlah pasal di dalamnya berimplikasi terhadap Indonesia.
"Indonesia sebaiknya tidak buru-buru menandatanganinya atau DPR menolak untuk meratifikasinya," katanya dalam keterangan tertulis yang d ...Berita Selengkapnya |
| DPR Panggil Paksa Dahlan Iskan Terkait Pemberangusan SP BUMN | Wednesday 20 Mar 2013 09:14:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil paksa Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan terkait ketidak hadirannya untuk yang kesekian kalinya diundang DPR RI.
Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mengatakan, Komisi yang dipimpinnnya telah tiga kali melayangkan surat pemanggilan kepada Dahlan Iskan, namun hingga kini belum jug ...Berita Selengkapnya |
| Coffee Morning RUU Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (PPILN) | Saturday 16 Mar 2013 16:09:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI) mengadakan Coffee Morning bareng AMRI dan Media dengan topik "Restorasi Sumber Daya Manusia dalam Konteks Meneropong Nasib TKI 2014", di Cilndak KKO Jakarta Selatan, Sabtu (16/3).
Acara ini menghadirkan Poempida Hidayatulloh (Anggota Komisi IX DPR RI), terkait permasalahan Buruh Mi ...Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Perkuat Tenaga Diplomat Indonesia di Luar Negeri | Tuesday 12 Mar 2013 23:15:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR meminta pemerintah untuk memperkuat tenaga diplomat di luar negeri. Terutama di negara yang sorotannya sangat miring terhadap kondisi Indonesia, termasuk negara yang mempunyai pengaruh besar dalam percaturan dunia.
“Seperti negara Amerika Serikat (AS) dimana kongres begitu kuat perannya, sehingga banyak masalah yang ...Berita Selengkapnya |
| Rusaknya Lingkungan Lantaran Kurang Taat Asas | Sunday 10 Mar 2013 17:39:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menyebutkan terjadinya kerusakan lingkungan dikarenakan banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan kurang taat asas.
“Seperti ada aturan dalam mendirikan jangan membangun disemua lahan, tapi harus disisakan sekitar 30 persen untuk resapan, sehingga kalau hujan tidak banjir, tapinya semuanya dibangun, sehingga tidak ad ...Berita Selengkapnya |
|
|