*Padahal jajaran imigrasi sudah berhasil mengendus Neneng yang kini berada di Malaysia

JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga kini tidak mengetahui perihal keberadaan istri Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni yang terendus di Malaysia. Melalui Ditjen Imingrasi, keberadaan Neneng masih terus dipantau.

"Hingga ...Berita Selengkapnya

*Tidak setuju penghilangan remisi bagi napi kasus korupsi

JAKARTA-Pemberian remisi janganlah pernah diartikan sebagai upaya untuk memanjakan narapidana (napi). Justru hal itu merupakan perlakuan manusiawi kepada pelanggar hukum yang merupakan sebuah kewajiban sebagai bangsa beradab. Perlakuan manusiawi itu dengan memberikan remisi kepada napi. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar menyatakan, telah mengirimkan surat resmi soal pencabutan paspor asli milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut beberapa waktu lalu. Hal ini melengkapi syarat dalam ketentuan mengenai status Nazaruddin. Dengan begitu, sang buron tersebut dapat segera dideportasi.

...Berita Selengkapnya

MAKASSAR-Tim bentukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera menjemput mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di persembunyiannya pada Selasa (26/7) malam ini. Sayangnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar enggan menyebutkan posisi keberadaan di negara mana.

"Kami agak sulit ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Ditjen Imigrasi telah mendeteksi posisi keberadaan Muhammad Nazaruddin, tersangka sekaligus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011. Tapi hal ini masih dirahasiakan, karena dikhawatirkan ia akan lari dari persem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) Patrialis Akbar tidak mempersalahkan terpidana dua tahun penjara, Muhammad Misbakhun keluyuran di mal. Alasannya, mantan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sudah mendapat asimilasi dari pejabat Direktorat Jenderal Pemasyaraktan. Hal ini dikataknnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk memulangkan buron kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin. Upaya melobi otoritas hukum sejumlah negara untuk melacak buron itu telah dilakukan, tapi belum membuahkan hasil. Demikian diungkapkan Menkumham Patrialis ...Berita Selengkapnya