JAKARTA, Berita HUKUM - DPR mendukung upaya lobi yang dilakukan pemerintah untuk meminta dispensasi agar pengurangan kuota haji tahun 2013 sebesar 20 persen oleh Kerajaan Arab Saudi dapat ditinjau ulang. Langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 211.000 jamaah calon haji Indonesia yang sudah menunggu antrian.

"Kalau kita lihat Arab Sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Mei 2013 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M. Dibandingkan dengan BPIH 1433H/2012M, BPIH ini mengalami penurunan di seluruh embarkasi haji di tanah air.

Rincian masing-masing BPIH Tahun ...Berita Selengkapnya

PONTIANAK, Berita HUKUM - Kantor Wilayah Kemeterian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Barat (Kalbar) mempertanyakan kuota haji yang tidak proporsional kepada Tim Komisi VIII DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pontianak, Kalbar. Saat ini Kalbar mendapat kuota 2.339 jamaah. Dengan rumusan 1:1000 penduduk muslim di suatu provinsi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan besaran minimal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus atau yang sebelumnya dikenal dengan Haji Plus pada 1434H/2013M sebesar 8.000 dollar AS per jamaah. Angka ini merupakan kenaikan 1.000 dollar AS dibanding BPIH Khusus 2012 sebesar 7.000 dollar AS.

“Besaran minimal BPIH K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu menyatakan, tercatat 16 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melakukan pelanggaran. Dari jumlah itu, 11 di antaranya dikenai sanksi dan peringatan keras.

Pernyataan itu ia kemukakan saat memberi penjelasan sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (M ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk ikut memberikan masukan atau rekomendasi kepada Kementerian Agama terkait perusahaan katering yang memenuhi standar gizi bagi calon jamaah haji di musim haji mendatang.

Demikian salah satu kesimpulan rapat Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bina Gizi dan Kese ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan mengupayakan untuk memberikan beasiswa kepada putra/putri yang orangtuanya wafat tatkala melaksanakan ibadah haji. Upaya ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali seusai lauching Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN) di Jakarta, Sabtu (9/2).

“Kami be ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mendukung pelaksanaan ibadah Haji Tahun 1434 H atau 2013 M, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuka kesempatan kepada tenaga kesehatan di seluruh tanah air yang beragama Islam, untuk menjadi Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Tahun 2013 M/1434 H.

Pendaftaran sebagai PKHI dilakukan secara online melalui ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Pengawas Haji DPR mengharapkan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan membicarakan persoalan tenaga medis khususnya dokter spesialis yang minim. "Jangan sampai penghasilan spesialis disamakan dengan honor seperti saat ini," ujar Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Eva Kusuma Sundari kepa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR-RI Ida Fauziah meminta agar pemerintah mengumumkan travel-travel atau biro perjalanan haji dan umrah yang baik atau layak dan yang buruk sehingga penipuan terhadap ribuan calon haji biaya khusus (ONH plus) tidak terulang. "Penipuan pemberangkatan haji melalui jalur nonkuota seperti ONH plus sudah sang ...Berita Selengkapnya