|
|||||
| Pembentukan Jabatan Fungsional PPNS Diusulkan Ditjen AHU Kemenkumham | 2019-11-05 20:47:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muhzar melantik 56 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS tersebut akan ditugaskan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian. |
||||
| Indonesia dan Laos Tandatangani Memorandum of Cooperation Bidang Hukum | 2019-11-04 16:12:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Demokratis Rakyat Laos telah menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) mengenai kerja sama hukum. Pada penandatanganan MoC tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly sementara Laos diw ...Berita Selengkapnya |
||||
| Harus Ada Tradisi Mencerdaskan di Tubuh Warga Muhammadiyah | 2019-11-04 05:21:41 | |||||
 |
MALANG, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir hadiri resepsi Milad Muhammadiyah ke 107 tahun yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Malang pada Minggu (4/11) di lapangan KH Ahmad Dahlan. |
||||
| Tegur Dahnil, Fahri Hamzah: Bro, Jangan Seret Pak Prabowo Ke Isu Kecil | 2019-11-03 07:57:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jurubicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mendapat teguran dari Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. |
||||
| Segera Ditandatangani, MoC Indonesia - Laos Terkait Bidang Hukum | 2019-11-01 21:47:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) akan menandatangani Memorandum Of Cooperation (MoC) dalam bidang hukum dengan Kementerian Kehakiman Republik Demokrasi Rakyat Laos pada 4 November 2019 mendatang di Jakarta. |
||||
| Ditjen AHU Kemenkumham Launching 3 Aplikasi Pelayanan Publik Terbaru di HDKD 2019 | 2019-10-31 12:59:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) kembali melaunching tiga aplikasi pelayanan publik berbasis online terbaru tepat di Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 2019. Tiga aplikasi terbaru tersebut yakni Aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Aplikasi K ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pertama Kalinya, Ditjen AHU Kemenkumham Adakan Pelatihan Jabatan Notaris | 2019-10-30 10:57:35 | |||||
 |
TANGERANG, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkunham) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) untuk pertama kalinya. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Ditjen AHU sejak Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) sesuai Permenkumham Nomor 62 Tahun 2 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP | 2019-10-21 16:32:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi perhatian dari pemerintah untuk terus ditingkatkan kinerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Teknis Balai (Rakernis) dengan tema menyikapi perkembangan dan kebutuhan hukum yang melandasi tugas dan fungsi Balai ...Berita Selengkapnya |
||||
| Haedar Nashir: Hentikan Segala Bentuk Kekerasan | 2019-10-13 05:23:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, penyerangan fisik terhadap pejabat negara dan warga negara merupakan bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan yang harus dicegah dan ditindak secara hukum. |
||||
| Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional | 2019-10-08 20:59:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu bagi-bagi kursi kabinet 2019-2024 kembali mencuat jelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. Tidak hanya partai politik pendukung Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, tapi juga partai lain diduga terlibat lobi-lobi. Terakhir Partai Gerindra diisukan ikut dalam perbicangan pembentukan kabinet. |
||||
|
|||||
