| DPR RI |
|
|
| |
| Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya | 2018-03-21 12:28:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 bukan untuk rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI. Tapi, pasal tersebut ditujukan untuk pejabat pemerintah atau eksekutif.
"Saya mau clear kan ini biar tuntas. Kata 'setiap orang' di Pasal 73 ditujukkan kepada mitra kerja, bukan rakyat. ...Berita Selengkapnya |
| Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban | 2018-03-14 19:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran ...Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Ungkapkan Tugas Legislasi DPR Masa Sidang IV | 2018-03-06 06:53:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam sambutan di Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017 - 2018 menyampaikan rencana kegiatan DPR pada Masa Sidang IV serta menginformasikan perkembangan terkait pelaksanaan tugas DPR lainnya.
"Di bidang legislasi, DPR akan melakukan penyusunan dan pembahasan RUU Prioritas Tahun 2018. Ad ...Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR RI: DPR BUTUH KRITIK ! | 2018-02-15 18:03:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan pihaknya akan mempertaruhkan jabatannya kalau ada rakyat atau wartawan yang mengkritik DPR lalu dijebloskan ke penjara.
"Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu dijebloskan ke penjara. Sebab, kritik bagi saya itu vitamin. Bagaimana ki ...Berita Selengkapnya |
| MoU Peningkatan Pengamanan Komplek Parlemen Ditandatangani DPR dan Polri | 2018-02-15 06:15:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kepolisian Republik Indonesia akhirnya melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Pengamanan di Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD RI). MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oe ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran | 2018-02-14 10:55:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.
"Saya yakin, P ...Berita Selengkapnya |
| Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing | 2018-01-18 09:47:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya jika pulau tersebut disewa dengan jangka waktu tertentu melalui penanaman investasi dan sistem hak guna bangunan.
"Intinya tidak boleh ada penjualan pulau kepada pihak asing. Tapi, kalau sifatnya adalah pen ...Berita Selengkapnya |
| Indonesia-Saudi Adalah Jangkar Masa Depan Kekuatan Negara Baru | 2017-12-21 13:53:39 |
 |
RIYADH, Berita HUKUM - Melangkapi agenda kunjungan kerjanya di Riyadh, Saudi Arabia, Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melakukan pertemuan dan berdialog dengan masyarakat Indonesia yang berada di Saudia Arabia di Wisma KBRI Riyadh, Rabu (21/12). Delegasi DPR RI didampingi Duta Besar Indonesia untuk Riyadh Agus Maftuh Ab ...Berita Selengkapnya |
| Selama Tahun 2017 DPR Selesaikan 17 RUU | 2017-12-13 06:13:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas dan 11 RUU Kumulatif Terbuka. Selain itu juga telah disepakati, untuk Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU.
Demikian terhimpun dalam buku pidat ...Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Menjabat Plt Ketua DPR RI | 2017-12-13 05:54:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, mengundurkan dari posisi tersebut.
"Maka telah ditetapkan Plt Ketua DPR adalah ...Berita Selengkapnya |
|
|