JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang satu tahun setelah disahkannya UU nomor 24 tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) pemerintah belum juga menunjukan keseriusan untuk membuat aturan turunan khususnya tentang Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang sejalan.

Dalam beberapa kali pertemuan dengan Kementerian dan pihak t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) menggugat Pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945, n ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Paska disahkannya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) Oktober lalu, maka program Jamkesmas dialihkan dari Kemenkes ke BPJS Kesehatan. Sayangnya UU BPJS tidak menjelaskan status pegawai Jamkesmas yaitu Verifikator Jamkesmas dan Tim Pengelola Pusat Jamkesmas masuk secara otomatis sebagai pegawai tetap BP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Membaca dan membandingkan Laporan Keuangan PT Jamsostek tahun 2010 yang dipublikasikan dalam Harian KOMPAS (Selasa, 17 Juli 2012 halaman 18) dengan Buku Laporan Tahunan 2010 “Transparency for Trust Building” yang dipublikasikan PT Jamsostek dan diterima oleh BPJS Watch, kami menemukan keganjilan dan perbedaan yang mencurigak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah belum memutuskan besaran iuran Jaminan Kesehatan Masyrakat (Jamkesmas). Padahal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sudah akan pada awal tahun 2014.

"Sekarang kan Jamkesmas Rp 6.500, ini usulan dari Rp 27 ribu. Mungkin antara in between Rp 6.500 sampai Rp 27 ribu, kita akan cari rumusannya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) — Menakertrans Muhaimin Iskandar akan menyampaikan kemajuan Indonesia dalam penyusunan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke 101 tanggal 30 Mei-15 Juni di Palais des Nations dan kantor pusat ILO di Jenewa, Swiss.

"Dalam Sidang ILC kali ini, Delegasi Indonesia akan m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), bekerjasama dengan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) menyelenggarakan sosialisasi implementasi UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Kamis (7/06).

Sebanyak 22 provinsi di Indonesia menjadi tujuan pelaksanaan sosialisasi yang berlangsu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sebagai BUMN yang ditunjuk oleh Undang-Undang No.24/ 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, PT. Jamsostek seharusnya sudah mulai mengadopsi prinsip-prinsip jaminan sosial, selain penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komite Aksi Jmainan Sosial (KAJS), memberikan batas waktu pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bisa dilaksanakan pada 01 Januari 2014. Demikian salah satu point yang diangkat dalam konrensi pers KAJS beberapa waktu lalu. Disamping itu, KAJS sendiri tidak ingin terjebak dalam polemik berkepanjangan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hampir satu bulan pasca meninggalnya Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, Pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga melakukan tindakan konkret untuk mengangkat Menteri Kesehatan yang baru. Demikian release dan pernyataan sikap BPJS WATCH yang diterima tim BH, Rabu (23/05).

Lebih l ...Berita Selengkapnya