Oleh: Kamaruddin Hasan

SEPANJANG TAHUN 2012-2014, saya berkesempatan mengunjungan saudara-saudara kita di bumi emas, bumi cenderawasih papua. Dalam perspektif saya, papua bumi yang elok nan indah, bumi yang kaya dengan sumber daya alamnya bahkan potensi sumber daya manusia yang luar biasa, terutama dalam hal komunikasi verbal maupun non verbal. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana Otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana Otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dampak dana Otsus yang ...Berita Selengkapnya

PAPUA, Berita HUKUM - Secara nasional tahun 2004-2011, KPK telah menangani kasus-kasus korupsi yang jumlahnya mencapai 285 perkara. Terbanyak menimpa aparat eselon I, II dan III, yang jumlahnya sampai 91 perkara. Walikota/Bupati/ Wabup, Gubernur sampai Menteri terseret di dalamnya. Sementara di Papua, sepanjang tahun 2008-2012, telah masuk 160 su ...Berita Selengkapnya

PAPUA, Berita HUKUM - "Dana otsus diberikan pemerintah kepada Papua, namun programnya tidak jelas. Akibatnya hanya mengalir ke elit, sementara buruh dan warga tidak pernah merasakan hasil dari otsus. Hal ini di ungkapkan Edhy Prabowo, Sekretaris Fraksi Gerinda DPR RI dalam suatu kesempatan.

Lebih lanjut Edhy menegaskan, pemerintah tidak bisa beg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang (UU) No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus) – Perkara No. 102/PUU-X/2012 – di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (21/1). Namun dalam kesempatan tersebut Pemohon Paulus Agustinus Kafiar atau kuasa hukumnya tidak hadir sehingga persidangan ditunda kembali un ...Berita Selengkapnya

PAPUA, Berita HUKUM - Wartawan senior Didiek Danuatmadja belum lama ini mengadakan perjalanan jurnalistik ke bumi Papua untuk melihat dari dekat ihwal pelayanan publik terkait pengelolaan APBD. Dalam kesempatan itu menghadiri dua seminar nasional masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar di Jayapura, yang kemudian dilanjutkan deng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 tidak hanya berdasarkan suara mayoritas, tetapi juga mayoritas bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah ...Berita Selengkapnya

PARIS, Berita HUKUM - Budaya rajut Papua yang sudah turun-temurun, Noken, secara resmi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda dalam Sidang UNESCO di Paris, Sabtu (8/12) pukul 10:30 waktu setempat.

“Alhamdulillah. Baru saja diketok palu Noken budaya rajut Papua sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda di depan Sidang UNIESCO di Par ...Berita Selengkapnya

BOGOR, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia akan berjuang dalam sidang UNESCO di Paris, Prancis, 2-8 Desember mendatang, untuk menjadikan Noken (tas rajut kerajinan asli Papua) sebagai warisan budaya dunia.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti menyampaikan kabar baik bagi budaya Indonesia itu saat membuka pembekalan penyuluh bu ...Berita Selengkapnya

PAPUA, Berita HUKUM - Pada hari Minggu tanggal (18/11) pukul 13:30 WIT di Jalan Klademak II Sorong Kota Klademak II Sorong kota kabupaten Tanah Karo, Papua, telah terjadi bentrokan antara warga Suku Serui dengan Suku Seram.

kronologis kejadian: Telah terjadi pemukulan warga asal Suku Seram An Bram, yang dilakukan oleh salah seorang warga asal Su ...Berita Selengkapnya