Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Keterbukaan Informasi Publik
 
Menguji Pasal Pidana UU KIP Soal Informasi Rahasia Negara | Friday 13 Jul 2012 04:10:09

BEKASI, Berita HUKUM - Muhammad HS Ketua Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia kembali melaporkan pejabat publik ke Polisi. Kali ini yang dilaporkan adalah Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu M Syamsudin dan Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi Mohamad Jufri. Kalau sebelum-sebelumnya para pejabat publik yang dipolisikan Muhammad HS adalah terkait sang ...

PP Al Irsyad Al-Islamiyyah Perkirakan Awal Puasa 21 Juli | Monday 09 Jul 2012 22:26:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Menjelang bulan Ramadan, sejumlah ormas Islam mulai menghitung tanggal dimulainya puasa. Seperti ormas Al Irsyad Al-Islamiyyah memperkirakan puasa dimulai 21 Juli 2012.

Keputusan ini diambil setelah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyampaikan hasil hisab untuk penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal 1433 H seb
...

SP Pewarta Resmi Tunjuk LBH REFORM NTB Terkait Tuntutan Kepada BPK | Saturday 30 Jun 2012 12:19:30

MATARAM, NTB (BeritaHUKUM) - Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (SP Pewarta) organisasi pekerja jurnalis yang berbasis di Sumbawa Barat resmi mengajukan laporan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pejabat BPK NTB, terkait upaya menghalang-halangai tugas wartawan dan menolak memberikan informasi publik sebagaimana diatur Undang Un ...

RUU Ormas, Ancam Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi | Sunday 17 Jun 2012 11:22:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rancangan Undang-Undang tentnag Organisasi Masyarakat *RUU Ormas) yang direncanakan olh DPR dan Pemerintah sebagai penggnati UU No.8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 8/1985) berpotensi membatasi dan merenggut ruang aktualisasi kemerdekaan berserikat.

Maraknya berbagai tindak kekera
...

Aplikasi Situs Ina-GeoPortal Picu Ekonomi | Wednesday 29 Feb 2012 01:32:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Keakurasian informasi tentang keruangan atau wilayah (info geospasial), ditenggarai memicu pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Sayangnya penyelenggaraan informasi tanpa dukungan aksi terintegrasi, satu sebab info geospasial tak optimal tampil dihadapan publik.

Untuk itu Badan Informasi Geospasial (BIG) memba
...

Korupsi Masih Marak, Reformasi Birokrasi Gagal Total | Tuesday 06 Dec 2011 19:23:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Reformasi birokrasi Indonesia dapat dianggap gagal. Pasalnya, celah untuk melakukan korupsi masih ada. Bahkan, dapat dikatakan lebih besar dari sebelumnya. Kegagalan ini akibat sisa-sisa elite orde baru (Orba) tidak ikut disingkirkan, ketika beralih ke era reformasi.

"Reformasi birokrasi terhambat elite-elite birokra
...

Pemerintah Ancam Bubarkan Ormas Anarkis | Monday 14 Nov 2011 21:01:50

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah akan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang melakukan tindakan kekerasan. Pembubaran ormas itu bakal dilakukan berbarengan dengan proses hukum kasus kekerasan yang dilakukan anggota ormas tersebut. Hal ini ditempuh sebagai upaya menegakan supremasi hukum berdasarkan azas yang persamaan didepan huku ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]