JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tayangan hidup mewah para tahahan dan narapidana di balik jeruji besi, mendapat perhatian Menkumham Amir Syamsuddin dan Wamenkumham Denny Indraya. Mereka langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba, Jakarta, Rabu (16/11). Namun, begitu mereka datang, kondisi rutan langsung berubah. Tidak ada sel mewah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Urungnya pembebasan bagi Paskah Suzetta akibat pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, membuat Partai Golkar kesal. Atas dasar ini, partai berlambang pohon beringin itu akan mengajukan gugatan terhadap Kemenkumham melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Rencana layangan gugatan ini disampaikan Ket ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana tak menyangkal bahwa moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor bagian dari pencitraan. Namun, pencitraan yang dimaksudkannya itu untuk menghapus kesan Indonesia sangat kooperatif terhadap koruptor.

"Benar, memang untuk pencitraan. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kontroversi moratorium remisi bagi terpidana korupsi membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD harus angkat bicara. Ia dengan nada tegas mendukung Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia (Kemenkumham) mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut.

Bahkan, Mahfud memuji langkah yang diambil oleh Menkumham Amir Sya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku korupsi sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah kalangan telah mencium maksud tersembunyi dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat di balik revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan institusi tersebut.

Upaya menghancurkan KPK ini, dapat dilihat dari rencana mereka untu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) takkan menghilangkan pemberian pengurangan masa pemidanaan (remisi) bagi koruptor, melainkan hanya akan memperketat dan membatasi fasilitas bagi terpidana kasus korupsi. Nantinya, remisi itu takkan sembarangan diterima terpidana kasus korupsi.

Demikian penegasa ...Berita Selengkapnya

*Hanya memberikan PB bagi terpidana korupsi yang dianggap justice coraborator atau whistle blower

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin mulai memperlihatkan ‘tajinya’. Janjinya untuk menolak segala pemberian fasilitas keringanan terhadap narapidana korupsi, mulai ditunjukan. Ia pun menolak u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menyusul kabar dirinya akan digantikan dari posisi Menteri Hukuim dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), ternyata Patrialis Akbar sudah berpamitan dengan jajaran petinggi Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini dilakukan pada Senin (17/10) pagi tadi.

"(Senin) pagi tadi, Bapak (Menkumham Patrialis A ...Berita Selengkapnya

*Perintahkan Sihabudin segera susun draf penghapusan remisi bagi koruptor dan teroris

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar melantik Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Sihabudin. Pelantikan berlangsung di gedung Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Jumat (23/9).

Sebelum menjabat p ...Berita Selengkapnya