JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara kandidat calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja, Otto Hasibuan menyatakan, dirinya mencurigai adanya dugaan kejahatan pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Pasalnya, pengacara senior ini mencium adanya upaya sistematis untuk menjegal pasangan ini.

Dimana, pihak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) meminta Komisi Pemilihan Umum memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tak mencopot Daftar Pemilih Sementara di kelurahan dan desa, meski 24 Juli 2013 batas terakhir pengumuman.

Terhitung 10 sampai 24 Juli atau 14 hari, KPU menempelkan DPS di kelurahan dan desa. Penempel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Banyak selisih antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan data potensial penduduk pemilih (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dinilai hal yang wajar oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas.

Pasalnya, saat pemutakhiran terjadi pencoretan atau pun penambahan daftar pemilih. Baik itu, pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini optimis keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 akan mengalami peningkatan.

Penilaian semacam itu kian menguat tatkala kuota 30 persen keterwakilan perempuan dipenuhi oleh semua partai politik.

"Saya optimis dengan iklim dan situasi saat ini. Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, berharap agar media penyiaran, baik televisi maupun radio, tidak melulu memberitakan sisi negatif penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, tetapi justeru lebih banyak memberikan porsi informasinya dengan mengulas sisi positifnya saja.

“Peran serta lembaga penyiaran s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nasional sebanyak 177.257.048 jiwa, dimana data tersebut masih menunggu pemutakhiran data pemilih di tiga provinsi yang belum menyampaikan laporannya kepada KPU-RI (Provinsi Papua, Sumatera Selatan dan Maluku Utara-red). Hal ini disampaikan oleh KPU pada ra ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menangapi temuan Badan Pengawas Pemilu terkait, adanya 4,1 juta kesalahan administrasi dalam Data Pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kemendagdri.

Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), Hadar Hafis Gumay menerangkan pihaknya baru mengetahui.

"Data itu baru kami ketahui hari ini," ujarnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menegaskan bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) bukanlah data pemilih final. Oleh karena itu, Hadar meminta masyarakat maklum jika di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan.

"Ini namanya DPS jadi belum permanen. Di situ tujuannya untuk kami koreksi kalau salah," kat ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Utara menyatakan sampai hari ini, Jum'at (12/7) belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mendaftarkan caleg DPRK untuk memenuhi kuota 120 persen.

"Sejak dibuka pendaftaran caleg kuota 120 persen mulai tanggal 5-18 Juli, sampai hari ini belum ada parpol yang mendaftarkan caleg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat untuk proaktif mencermati daftar pemilih sementara (DPS) yang akan diumumkan di kantor desa/kelurahan. Masyarakat diminta untuk memastikan dirinya, keluarganya dan tetangga dekatnya sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPS.

“Panitia pemungutan suara (PPS) akan menetapkan DP ...Berita Selengkapnya