LAMPUNG, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa, hutan memiliki fungsi yang sangat strategis guna menunjang kecakapan para Prajurit TNI dalam melakukan berbagai latihan.

"Bagi TNI, Hutan Konservasi memiliki nilai strategis, oleh sebab itu apabila menginginkan hutan itu abadi maka kewajiban kita semua untuk men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Semangat membangun infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat yang sedang dilakukan pemerintah akan banyak menghadapi masalah. Selain pemasukan dari target amnesti pajak meleset juga utang pemerintah masih tinggi. Itu bisa mengguncang keuangan negara.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunaw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ada kasus di Indramayu, dimana kawasan Perhutani yang dipinjam pakai, kemudian digugat oleh masyarakat, dan masyarakat menang atas gugatan itu. Namun ada ketidakjelasan mengenai statusnya. Meskipun menang di kasus hukum tetapi lahannya tidak dikembalikan kepada Perhutani.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Herman Khaeron saat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR Rofi' Munawar meminta Pemerintah menghormati keputusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang telah mengabulkan gugatan warga atau citizen lawsuit terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015. Para tergugat, yakni Presiden, empat menteri, serta Gubernur dan DPRD Kalimantan Tengah, dinyatakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengelolaan fiskal saat ini oleh Kementerian Keuangan dinilai sangat memprihatinkan. Utang yang terus menumpuk sangat tidak menyehatkan keuangan negara. Akibatnya, guncangan keuangan negara kelak menjadi ancaman serius bangsa ini.

Surat Berharga Negara (SBN) kian menggemuk. Hingga saat ini saja sudah mencapai Rp2.707,81 t ...Berita Selengkapnya

RIAU, Berita HUKUM - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis kepada PT Merbau Pelalawan Lestari untuk membayar denda sejumlah Rp 16, 2 triliun ke negara.

Vonis dengan denda membayar uang Rp 16,2 triliun tersebut, merupakan pemecahan rekor atas kejahatan lingkungan di Indonesia. Sebelumnya, MA menjatuhkan vonis terhadap PT Kallista A ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Greenpeace bersama dengan FWI, HAkA dan ICEL hari ini mendesak pemerintah untuk segera membuka data peta dalam format shapefile dan membenahi sistem informasi dan pelayanan informasi publik di bidang sumber daya alam. Transparansi informasi publik, khususnya data peta di sektor kehutanan, seharusnya mutlak dipenuhi pemerinta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panja Kebakaran hutan dan lahan Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik mengritisi mitra kerjanya, Polri terkait keluarnya SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) Kebakaran Lahan dan hutan. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat Panja Karhutla Komisi III DPR RI dengan Kabareskrim Mabes Polri, Ari Do ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perluasan pengecualian penggunaan barang bukti kayu hasil pembalakan liar dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) akan meningkatkan kasus pembalakan liar di hutan konservasi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Komisi III DPR RI menerima masukan dari Pansus (panitia khusus) Kebakaran hutan DPRD Riau, dan sejumlah LSM pemerhati lingkungan seperti Walhi, ICEL dan Jikalahari terkait terbitnya SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) atas kasus Kebakaran hutan dan lahan di Pr ...Berita Selengkapnya