| DPR RI |
|
|
| |
| Fadli Nilai Pidato Kengaraan Presiden Terlalu Optimis | Sunday 16 Aug 2015 00:12:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi menyambut HUT Ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Parlemen.
"Kita disajikan impian kosong," ujar Fadli Zon usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8) lalu.
“Secara ekono ...Berita Selengkapnya |
| Banyak Tunggakan RUU Yang Harus Segera Diselesaikan | Thursday 09 Jul 2015 07:10:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Masa Sidang IV DPR terus berupaya untuk menyelesaikan penyusunan beberapa RUU yang menjadi prioritas tahun 2015. Berbagai upaya dilakukan baik melalui Rapat Kerja, RDP, dan RDPU, maupun kunjungan kerja untuk memperoleh masukan dari masyarakat (stakeholder) dalam rangka membentuk undang-undang yang adaptif, responsif, ...Berita Selengkapnya |
| DPR Sayangkan Lambannya Pemerintah Terbitkan PP THL-TB | Monday 06 Jul 2015 12:02:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan Komisi IV menyayangkan lambannya Pemerintah menerbitkan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga berdampak pada tidak jelasnya nasib puluhan ribu Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyluh Pertanian yang pernah dijanjikan diangkat sebagai PNS atau P3K.
Anggota Komisi IV dari FPG Firm ...Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI | Saturday 04 Jul 2015 00:55:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jalan panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna. Peserta sidang secara bulat menyampaikan persetujuan terhad ...Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Tetapkan 2 RUU Tambahan dan 2 RUU Pengganti | Thursday 25 Jun 2015 05:34:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR sepakat menambahkan dua Rancangan Undang-undang (RUU) Tambahan dan dua RUU Pengganti dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2015. Hal tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna DPR RI, Selasa (23/6).
Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sareh Wiyono dalam laporannya yang dibacakan di sidang paripurna menjelask ...Berita Selengkapnya |
| DPR Mudahkan Akses Layani Masyarakat | Thursday 18 Jun 2015 15:36:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Setya Novanto secara resmi membuka Ruang Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik (RPTPMIP), Rabu (17/6). Hal ini ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan DPR kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi (pengaduan) dan pelayanan informasi publik.
Dengan adanya Ruang Pelayanan Ter ...Berita Selengkapnya |
| DPR Apresiasi Prestasi TNI di AASAM 2015 | Friday 05 Jun 2015 05:29:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang telah menyematkan prestasi membanggakan di ajang Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) 2015. Dalam gelaran lomba tembak tahunan tingkat internasional yang diselenggarakan di Puckapunyal, Victoria, Australia pada 20-23 Mei 2015 ini, Indonesia menyabet juara umum.
“Say ...Berita Selengkapnya |
| Satu UU Lagi Dihasilkan DPR | Saturday 25 Apr 2015 18:19:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di masa sidang III yang sangat singkat ini, satu lagi undang-undang (UU) telah dihasilkan DPR. UU tersebut adalah Perppu Nomor 1/2015 tentang KPK yang sudah menjadi UU. DPR dan Pemerintah hanya menyelesaikan satu RUU di tengah kegiatan yang sangat padat.
“Dalam masa sidang ini DPR dan Pemerintah hanya menyelesaikan satu ...Berita Selengkapnya |
| Tidak Perlu Ada Polisi Parlemen | Wednesday 15 Apr 2015 04:13:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pembentukan Polisi parlemen menuai pro dan kontra diantara para anggota parlemen di Senayan. Di satu sisi mendukung adanya Polisi parlemen, namun ada juga yang menolak yaitu politisi senior PDI Perjuangan Tb. Hasanuddin.
Ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR pada, Selasa (14/4) di Gedung DPR, Senayan, mantan Wakil Ke ...Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Tak Mau Ambil Pusing Walau Jokowi Langgar UU TNI | Friday 03 Apr 2015 15:16:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR tak mau ambil pusing menanggapi indikasi pelanggaran Presiden Jokowi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Hal itu dinilai ranah eksekutif yang tidak perlu dikomentari DPR sebagai lembaga legislatif.
"Jika dibutuhkan perangkat untuk mendukung kerjanya, masa kita menghalangi. Urus urusan rumah tan ...Berita Selengkapnya |
|
|