JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji material (judicial review) atas UU Nomor 11/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2011.

Permohonan itu dianggap tidak beralasan menurut hukum. Dalam dalilnya, para pemohon mengutarakan bahwa APBN tahun anggaran 2011 yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat mandek, karena pimpinan Badan Anggaran (Banggar) ngambek dalam membahas RUU APBN 2012 akibat diperiksa KPK, akhirnya DPR mengesahkannya menjadi UU APBN 2012. Pengesahan ini diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Anis Matta yang berlangsung di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (28/10 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua DPR Pramono Anung memastikan Badan Anggaran (Banggar) akan mulai bekerja kembali Jumat (30/9). Namun, belum dapat dipastikan tempat pembahasan itu dilakukan di Jakarta atau Cikopo, Bogor, Jawa Barat.

"Banggar sudah mulai bekerja seperti biasa. Mungkin pembahasan bisa dilakukan di sini (Jakarta-red) atau di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski nilainya meningkat ketimbang tahun lalu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 sebesar Rp 1.418,497 triliun tidak berpihak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan besaran anggaran yang dialokasikan hanya dana yang bersifat residual dan terbatas bagi warga mi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Pemerintah sudah saatnya melakukan revolusi anggaran. Hal ini harus dilakukan dengan cara penguatan alokasi dana untuk bantuan sosial desa-desa dan pengurangan biaya belanja barang dan belanja pegawai.

"Pos-pos bantuan sosial di dalam APBN kita yang rancangannya diajukan tahun 2012 itu hanya 6 persen, sementara pos belanja barang dan peg ...Berita Selengkapnya