Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Proyek Kereta Cepat
 
KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat | 2025-10-17 09:38:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun dat
...

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka | 2025-10-17 08:56:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kecurigaan adanya dana besar milik pemerintah pusat yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka di perbankan. Berdasarkan catatannya, jumlah dana tersebut mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025, dan perlu ditelusuri sumber serta tujuannya.

"Agak aneh nih, kalau say
...

Saya Ambil Uangnya, Reaksi Menohok Menkeu Purbaya saat Diminta Stop Komentari Kementerian Lain | 2025-10-16 14:51:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Berikut reaksi menohok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya untuk tidak banyak mengomentari kebijakan-kebijakan di kementerian lain.

Tak tinggal diam, Menkeu Purbaya pun bereaksi angkat suar
...

Presiden Prabowo Hapus PIK 2 dari Daftar PSN, Mintarsih: Keuntungan Besar untuk Masyarakat Kecil | 2025-10-15 22:11:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ menanggapi pemberitaan yang viral soal Presiden Prabowo Subianto telah mencabut Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pencabutan atau penghapusan PIK 2 dari PSN yang j
...

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah | 2025-10-01 20:08:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat Simalungun yang terdiri dari perkumpulan para Tokoh Adat dan Budaya serta Tokoh Masyarakat Simalungun dari berbagai lintas daerah dan provinsi menyatakan sikap menolak klaim tanah adat (non Simalungun) di wilayah Kabupaten Simalungun. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu ...

Flexing Nikita Willy dan Indra Priawan Jadi Sorotan di Tengah Kesulitan Rakyat | 2025-10-01 14:39:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Artis Nikita Willy dan suaminya Indra Priawan kembali menjadi sorotan, lantaran kerap flexing di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang terhimpit persoalan ekonomi.

Indra Priawan sebagai suami Nikita Willy diketahui masih berstatus terlapor di Bareskrim dalam dugaan pencurian saham di Blue Bird Taxi, dan kasus ini pun
...

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara | 2025-06-29 15:14:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI) menetapkan lima dari enam orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Lima tersangka, masing-masing 3 pejabat dari pemerintah yakni dinas PUPR dan 2 pejabat dari perusahaan swasta.

"Li
...

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan | 2025-02-28 14:44:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penganiyaan yang menghebohkan terjadi di wilayah hukum Polresta Tangerang Selatan (Tangsel), namun hingga kini pelaku yang berinsial KD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tak kunjung ditahan?

Lawyer Dr. Wardaniman Larosa, S.H., M.H selaku kuasa hukum dari korban bernama Charles Wihardjo yang dianiaya oleh seora
...

Menteri Sakti Wahyu Trenggono Disinyalir Punya Peran Penting dalam Dugaan Proyek Fiktif PT Telkom, FPN Desak KPK Usut | 2024-08-19 17:01:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok massa yang tergabung dalam Front Pergerakan Nasional (FPN) kembali menggelar aksi unjuk rasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas perkara dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.

Pantauan pewarta, unjuk rasa digelar di dua lokasi, yakni di
...

Kasasi PTUN Yayasan Trisakti Kubu Nadiem Makarim Ditolak MA, Anak Agung Gde Agung: Secepatnya Pemerintah Eksekusi Putusan | 2024-08-16 03:48:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Pembina Yayasan Trisakti Prof Anak Agung Gde Agung merasa lega karena kasus sengketa Yayasan Trisakti menang di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI (MA-RI).

"Saya merasa lega, Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi yang diajukan pemerintah terhadap putusan PTUN yang telah memenangkan kami," kata Anak Agung kepada warta
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]