|
|||||
| Server Disdukcapil Kaur Rusak, Masyarakat Ingin Membuat e-KTP Jadi Kecewa | 2018-11-01 05:18:44 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu diduga sudah sekitar 1 minggu peralatan server sedang rusak guna proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran menjadi terganggu, hal ini membuat aktivitas masyarakat ingin mengurus e-KTP atau ...Berita Selengkapnya |
||||
| Persoalan KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019 | 2018-09-22 11:27:53 | |||||
 |
SUMATERA UTARA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menyoroti penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berkaitan dengan dikeluarkannya aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa KTP-elektronik (KTP-el) maupun KK juga bisa digunakan untuk mendapatkan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. |
||||
| KPK Harus Bongkar Dugaan Skandal KTP-el Jilid 2 | 2018-05-31 00:25:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) terkait adanya viral kasus tercecernya KTP elektronik beberapa waktu lalu di jalan di daerah Bogor, menjadi momentum untuk mendorong KPK dapat menelisik dugaan kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) jilid 2 pada 5 tender proyek yang dilakukan K ...Berita Selengkapnya |
||||
| JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono | 2018-05-22 17:46:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendalami aliran dana dari dugaan hasil korupsi proyek pengadaan KTP-el, kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. |
||||
| Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Novanto? | 2018-04-25 10:08:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak adanya nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di dalam amar putusan Setya Novanto dipertanyakan. |
||||
| Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah | 2018-03-26 07:27:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam lanjutan sidang perkara korupsi KTP elektronik, hari Kamis (22/3) lalu, terdakwa bekas Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan ia mendengar 'ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing US$500.000' atau sekitar Rp6,8 miliar. |
||||
| Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP | 2018-02-10 06:23:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap Setya Novanto (Setnov) jika mau membongkar keterlibatan sejumlah pihak dalam skandal korupsi pengadaan e-KTP. Termasuk peran mantan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dan mantan Ketua Fraksi Demokrat, Anas Urbaningrum dalam perkara yang diduga merugikan negara senilai Rp 2 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ganjar: Saya Tidak Pernah Menyeret Mbak Puan dan Menteri Yasonna di KTP-El | 2018-02-10 05:56:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PDI Perjuangan solid dan satu komando. Karena itu, PDI Perjuangan, yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, tidak bisa dipecahbelah dan diadu domba dengan berbagai narasi apapun. |
||||
| Pernyataan SBY Terkait Tuduhan Kasus Program E-KTP | 2018-02-08 07:01:17 | |||||
 |
Oleh: Susilo Bambang Yudhoyono |
||||
| Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih | 2018-01-12 14:31:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selalu tak terlepas dari persoalan rekam data E-KTP, bahkan hal itu terjadi setiap tahun. Karena setiap tahun, setidaknya 1,5 juta dari remaja memenuhi usia hak pilih. Padahal, saat ini masih ada 2,3 juta warga yang belum merekam data. Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemili ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
