JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah sekian lama, pada tanggal 2 September 2013 Presiden akhirnya membentuk Badan REDD+ melalui Peraturan Presiden No. 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, Senin (9/9).

Proses politik untuk membentuk lembaga ini memakan waktu lebih dari ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Akibat tidak terima dengan kebijakan pengelola parkir, ratusan pegawai baik PNS, honor maupun kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa, Selasa (4/6) menggelar aksi mogok kerja.

Ratusan pegawai menggelar mogok kerja Mulai pukul 9.30 WIB, aksi tersebut mendapat pengawalan Polisi dari Polres Langsa, setengah jam kemudi ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Pemerintah Kabupaten Gorontalo baru-baru ini resmi memiliki Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat (KPPM) dan Organisasi Tata Kerja (OTK) terbaru bahkan pertama di Provinsi Gorontalo. Kepala KPPM, Muhamad G. Kadir, SE menuturkan, dibangunnya kantor pelayanan ini bertujuan melayani berbagai pengeluhan, laporan, dan pengaduan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi terhadap Susno Duadji. Hal ini disampaikan di Kantor ICW Jakarta Selatan, Kamis (25/4).

Tidak dicantumkannya perintah eksekusi dalam putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1260/pid.B/2010PN.Sel, menjadi argumentasi utama dan polemik huk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) menginformasikan, bahwa kondisi keseimbangan eksternal Indonesia pada triwulan IV-2012 mengalami perbaikan. Hal ini tercermin pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang pada triwulan tersebut mampu membukukan surplus sebesar 3,2 miliar dollar AS, lebih tinggi dibandingkan surplus 0,8 miliar dollar AS pad ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Jumat (21/12) telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dengan PT Jasa Raharja (Persero) mengenai “Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Kereta Api, dan dengan PT Jasa Raharja Putera mengenai “Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang, Awak Kereta Api Penumpa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Sejahtera menemukan terjadinya penyanderaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 yang menguntungkan birokrasi dan utang.

Uchok Sky selaku koordinator advokasi menjelaskan belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2013 tumbuh sebesar 6 persen. Sedangkan belanja pegaw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Masyarakat Sipil segera mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU Intelijen. Titik berat dari upaya hukum ini adalah pasal 25 yang mengatur soal rahasia negara dari UU itu. Ketentuan itu dianggap paling berbahaya, karena merupakan pasal karet.

Langkah hukum ini akan dilakukan dengan mendaftarkan per ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas komitmennya dalam bidang pelestarian hutan Indonesia. Pasalnya, sebagian besar dari proyek percontohan pelestarian hutan itu, ternyata banyak yang gagal dan banyak mendapat protes dari ma ...Berita Selengkapnya

*Tak pantas “Prokoruptor” Pimpin DPR dan Jadi Kader Partai

JAKARTA-Ketua DPR Marzuki Alie dari Partai Demokrat pada Jumat (29/7) lalu, menyampaikan dua pernyataan yang kontroversial yaitu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengampunan bagi para koruptor.
Bukan kali pertama Marzuki Alie ini bicara secara tidak logis, sebelumny ...Berita Selengkapnya