|
|||||
| Walhi Gugat Qanun Tata Ruang Aceh | Thursday 09 Oct 2014 21:08:30 | |||||
 |
ACEH, Berita HUKUM - WALHI telah mendaftarkan Permohonan Uji Materiil atau Judicial Review (JR) atas Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Langkah ini merupakan bagian dari advokasi WALHI dalam merespon polemik tata ruang yang tertuang dalam produk hukum daerah tersebut, demikian rilis pers yang diterima redaks ...Berita Selengkapnya |
||||
| Jejak Lingkungan Selembar Kertas | Sunday 21 Sep 2014 03:14:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan Industri pulp dan kertas menjadi salah satu sektor yang berkontribusi atas kebakaran hutan dan asap di Indonesia. Dalam kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatera Selatan tahun 2014, Walhi Sumatera Selatan menemukan 274 titik api (hotspot) terdapat di wilayah konsesi Asian Pulp and Paper (APP). APP (Sinarmas Gr ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pelu Terobosan Sistematis dalam Menghentikan Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Keadilan Ekologis | Monday 23 Jun 2014 20:38:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, telah melakukan penelitian tentang status lingkungan hidup yang dilakukan di lima. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Walhi mendorong isu lingkungan menjadi isu public dan menjadi bagian dari pembanding status lingkungan hidup Indonesia yang dikeluarkan oleh KLH. |
||||
| Masyarakat Adat Desak Pemerintah Tutup Pertambangan di Sungai Degeuwo | Wednesday 04 Jun 2014 16:52:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sungai Degeuwo secara administratif masuk kedalam wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, Propinsi Papua. Sungai ini diapit oleh kawasan hutan yang berstatus lindung dan juga sebagian hutan adat yang merupakan objek moratorium dan tidak boleh dibebani ijin baru. Sungai Degeuwo merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat ...Berita Selengkapnya |
||||
| 'Konsolidasi WALHI se-Kalimantan Menghadapi Pemerintahan Baru Mendatang' | Wednesday 28 May 2014 15:02:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalimantan dan Darurat Pengelolaan Lingkungan. Kalimantan adalah nama bagian wilayah Indonesia di Pulau Borneo Besar yaitu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Seluruh Pulau Irian diamana wilayah Kalimantan meliputi 73 % massa daratan pulau Borneo. Wilayah Kalimantan ini memiliki total luasan mencapai 549.032 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tuntutan 10 Bulan dan Denda 150 Juta Kasus Kejahatan Lingkungan Ciderai Komitmen Pemerintah | Monday 19 May 2014 21:43:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perkara pidana kasus kejahatan Perkebunan dan Lingkungan atas Perkara Nomor 132/Pid.B/2013/PN MBO dengan terdakwa Direktur PT. Kalista Alam Subiyanto Rusyid telah memasuki agenda tuntutan. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Meulaboh (6/5/) Jaksa Penuntut Rahmat Nur Hidayat hanya menuntut 10 bulan dan denda ...Berita Selengkapnya |
||||
| WALHI: Pasal 66 UU 32/2009, Tafsirnya Diskriminatif, Penting Diuji Kembali | Wednesday 30 Apr 2014 13:50:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gelaran diskusi publik yang sukses diselenggarakan oleh Walhi bersama koalisi Kiara, Greenpeace, Kontras dan Elsam, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berlangsung pada Selasa (29/4) lalu. Mengangkat topik “membedah Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dite ...Berita Selengkapnya |
||||
| PT Arara Abadi Boncengi Aparat Operasi Penanganan Asap, SBY Bertanggung Jawab Pembakaran Pemukiman Rakyat | Friday 28 Mar 2014 15:56:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - WALHI Menyoroti pernyataan Presiden tentang kendali operasi penanganan kebakaran Riau melalui akun twitter tanggal 13 maret yang kemudian dilanjutkan 15 maret yang lalu dengan kedatangan langsung memimpin kendali operasi asap Riau. |
||||
| Partisipasi Warga Terdampak Pertambangan Diaborsi Jelang Rezim Lelang Wilayah Pertambangan | Thursday 27 Mar 2014 16:50:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengaborsi partisipasi warga terdampak pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan seperti yang diwajibkan oleh UU Minerba dan telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 32/PUU-VIII/2010. |
||||
| WALHI Deklarasikan Platform Politik Lingkungan Hidup Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis | Friday 14 Mar 2014 14:32:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Selasa (11/3) lalu, WALHI meluncurkan Platform Politik Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia pada acara Rapat Akbar Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia di Lapangan Tennis Indoor Senayan, yang dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono X, ibu Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Bapak Bima Arya (Walik ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
