Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Uighur
 
Terkait Masalah HAM Umat Muslim di Uyghur China, Muhammadiyah Tetap Konsisten Membela Kemanusiaan | 2019-12-18 07:58:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Rabu, (11/12) laman The Wall Street Journal (WSJ) menerbitkan artikel Jon Emont yang berisi bahwa sejumlah ormas Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah berhasil dirayu Pemerintah RRC untuk menghentikan sikap kritisnya atas permasalahan kemanusiaan yang terjadi pada umat muslim di Xinjiang, RRC.

Menanggapinya, Ketu
...

Dokumen Rahasia Ungkap 'Cuci Otak' Muslim UIghur China Diminta Buka Akses kepada PBB | 2019-11-28 17:53:08

CHINA, Berita HUKUM - Pemerintah Inggris meminta China untuk memberikan 'akses langsung dan tidak terbatas' kepada pengamat dari PBB di wilayah Xinjiang.

Permintaan ini disampaikan menyusul bocornya dokumen rahasia yang mengungkapkan perlakuan terhadap ratusan ribu Muslim Uighur di kamp-kamp dengan penjagaan ketat.

Dokumen-dokumen resmi itu
...

Ungkap Isi Dokumen Pemerintah China Soal Muslim Uighur, Politikus PKS: Apa Sikap Indonesia? | 2019-11-27 12:37:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Dokumen rahasia pemerintah China yang diduga melakukan tindakan diskriminatif dan penyiksaan terhadap Muslim Uighur di kamp penahahan di Xinjiang akhirnya bocor ke publik.

Adalah Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) yang mengungkapkan isi dokumen rahasia itu kepada 17 mitra media; di antaranya BBC, Panoram
...

Amerika Serikat Terapkan Pembatasan Visa bagi China terkait 'Penindasan' terhadap Minoritas Muslim Uighur | 2019-10-11 08:02:25

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan menerapkan pembatasan visa kepada para pejabat China yang dituduh menindas warga Muslim.

Hal ini dilakukan setelah pada hari Senin (7/10) lalu AS memutuskan untuk memasukkan 28 organisasi China ke dalam daftar hitam terkait dugaan pelanggaran di daerah Xinjiang.

Ment
...

Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim | 2019-03-20 08:48:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon menyoroti isu-isu krusial dunia Muslim dalam acara puncak Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 di Maroko, baru-baru ini. Fadli sangat prihatin atas konflik berkepanjangan yang mendera negara-negara Muslim yang utamanya lantaran dipicu krisis politik.

Akibatn
...

DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI | 2019-03-17 15:11:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon berhasil mendorong isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur ke dalam resolusi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 dalam Sidang General Comittees PUIC ke-14 di Maroko.

"
...

Turki Minta Cina Tutup Kamp Detensi di Xinjiang | 2019-02-10 20:53:14

TURKI, Berita HUKUM - Turki meminta Cina untuk menutup kamp-kamp detensi, menyusul kabar kematian seorang musisi terkenal dari etnis minoritas Uighur.

Abdurehim Heyit diduga telah menjalani hukuman selama delapan tahun di wilayah Xinjiang, tempat jutaan kaum Uighur dilaporkan sedang ditahan.

Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Turki men
...

Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur | 2019-01-09 05:24:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 memberikan perhatian khusus pada kasus kemanusiaan yang membelit Etnis Uighur di China. Dalam interupsi yang disampaikan di hadapan Pimpinan dan Anggota DPR RI, Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto meminta pada forum Rapat Paripurna agar mendesak ...

Mengapa Terus Saja Terjadi Ketegangan antara Pemerintah Cina dan Suku Uighur? | 2018-12-24 07:17:38

CINA, Berita HUKUM - Wilayah otonomi Xinjiang di bagian barat Cina punya sejarah panjang perselisihan antara pihak berwenang dan penduduk asli yang adalah etnis Uighur. BBC menjelaskan alasannya.

Siapa yang bermukim di Xinjiang?

Wilayah administratif Cina terbesar, Xinjiang berbatasan dengan delapan negara - Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kyrg
...

Anggota Komisi III DPR Minta Peran Aktif Indonesia Bantu Etnis Uighur | 2018-12-22 06:24:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Indonesia berperan aktif dalam membantu etnis Uighur di China keluar dari problem pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Menurutnya, politik luar negeri Indonesia bebas aktif, sehingga tidak boleh dibayang-bayangi oleh negara lain.

"Jika pemerintah menyatakan tidak
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]