JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Ormas menunjukkan sebuah kegagalan DPR dalam memahami hakekat hubungan negara dna masyarakat Indonesia, serta kedudukan masyarakat di dalam negara demokrasi. Hal itu termaktub dalam Pernyataan Menolak RUU Ormas yang ditandatangani belasan Ormas Keagamaan yang menggelar Press Conference di CDCC, Senin (24/6) h ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. M. Din Syamsuddin, MA menampik jika Muhammadiyah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas). Ia tetap berharap pembahasan tentang RUU Ormas segera dihentikan.

Din Syamsuddin yang saat ini tengah menghadiri acara World Conference of Religions ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya ditunda. Anggota Dewan sepakat untuk membahas RUU ini pada masa persidangan berikutnya.

“Dalam suratnya, pimpinan Panitia Khusus (Pansus) berharap dan meminta agar pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 12 April 2013, DPR berencana akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) menjadi sebuah Undang-Undang. Walaupun penolakan dari berbagai kalangan masyarakat muncul dimana-mana, namun nampaknya DPR tetap akan mengesahkan RUU yang penuh dengan kontroversial ini.

Menurut Ketua N ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Massa (Ormas) akan melindungi kebebasan berpendapat. Alasannya, RUU tersebut memiliki semangat untuk penataan dan pemberdayaan ormas.

“Tidak benar jika ada yang menilai bahwa RUU Ormas mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul,” ungkap Staf Ah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Agenda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas di dalam Paripurna DPR kian mendapat penolakan serta kecaman keras.

Haris Azhar;Koordinator Kontras menjelaskan secara gamblang dampak dan misi tersembunyi dari Pemerintah di balik RUU Ormas ini. Saat ditemui di kantornya Sen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang akan segera di Paripurnakan di DPR dan segera menjadi UU Ormas, hari ini Senin (25/2), The Jakarta Institute menyelenggarakan Diskusi Publik yang Membedah RUU Ormas menjadi pembahasan dan diskusi di kalangan praktisi Hukum dan LSM serta Mahasiswa J ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang genap berusia 32 tahun menyelenggarakan acara, Pameran Foto Kepak Sayap Enggang, Diskusi Publik, Pembukaan Galeri Walhi, Kuliner Pangan Lokal, Dialog Antar Generasi, Perayaan HUT Walhi dengan menghadirkan musik Ring of Fire, Marjinal dan Sobat Padi, Senin (15/10).

Pada pameran foto Wal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rancangan Undang-Undang tentnag Organisasi Masyarakat *RUU Ormas) yang direncanakan olh DPR dan Pemerintah sebagai penggnati UU No.8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 8/1985) berpotensi membatasi dan merenggut ruang aktualisasi kemerdekaan berserikat.

Maraknya berbagai tindak kekera ...Berita Selengkapnya