Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Transportasi
 
Pemerintah Keluarkan Aturan Baru, Penumpang Pesawat Wajib Isi e-HAC | 2022-03-01 19:25:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menghindari antrean panjang di bandara saat kedatangan, pemerintah membuat ketentuan baru yang mengharuskan pelaku perjalanan domestik mengisi e-HAC sebelum keberangkatan.

Sebelumnya, e-HAC diisi setelah pelaku perjalanan domestik tiba di tempat tujuan. Namun, seiring dengan jumlah pengguna transportasi udara domest
...

Wakil Ketua MPR RI: Perjanjian FIR dengan Singapura Harus Libatkan DPR RI | 2022-02-21 20:51:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk melibatkan DPR RI dalam meratifikasi perjanjian Penataan Ruang Udara atau Flight Information Region (FIR) dengan Singapura. Pasalnya, perjanjian tersebut menyangkutkan kedaulatan Indonesia atas ruang udara yang menjadi milik Indonesia.

...

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perjanjian FIR Bukti Kedaulatan NKRI Dirampas Negara Lain | 2022-02-03 07:04:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti perjanjian mengenai penataan flight information region (FIR) Indonesia dan Singapura yang telah diteken oleh Presiden RI Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, Kepulauan Riau (selasa, 25/1). Menurut Syarief, perjanjian ini bukan saja merugikan I ...

Anggota DPR Imbau Menhub Tunda Kenaikan Tarif KRL | 2022-01-27 00:46:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau kembali wacana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Roberth Rouw mengimbau Menhub menunda kenaikan tarif KRL Commuter Line tersebut mengingat situasi perekonomian masyarakat yang belum stabi ...

Anggota DPR Nilai Peraturan Pemerintah Tes PCR Pesawat Beratkan Rakyat | 2021-10-23 00:55:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai peraturan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan sangat memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. Irwan berpendapat, semestinya biaya tes PCR ditanggung pemerintah.

Hal itu ditegaskan Irwan merespon perat
...

Kartu Transportasi dan Aplikasi Terintegrasi JakLingko Difungsikan Awal 2022 | 2021-10-15 00:12:00

JAKARTA, Berita HUKUM - PT JakLingko Indonesia menargetkan Kartu Transportasi dan Aplikasi Terintegrasi JakLingko sudah dapat digunakan untuk umum pada awal tahun 2022.

Perluasan uji coba terus dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2021 untuk menguji perencana perjalanan (journey planner) dari empat moda transportasi umum dalam satu tiket
...

Dr Elfrida Gultom: Jasa Pengiriman Barang Melalui Laut, Haruslah Dilengkapi Dokumen dan Sertifikat Laik Laut | 2021-09-02 23:12:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Ahli Hukum Pengangkutan Laut, yang juga ahli keperdataan, Dr. Elfrida R.Gultom, SH, M.Hum, M.Kn hadir dalam sidang lanjutan perkara dugaan laporan palsu dengan terdakwa Arwan Koty, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada, Rabu (1/9).

Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli ini, diketuai oleh m
...

3 Stasiun MRT Ditutup Sementara Waktu Mulai Hari Ini | 2021-07-18 17:15:20

JAKARTA, Berita HUKUM - PT MRT Jakarta (Perseroda) menerapkan kebijakan penutupan sementara Stasiun MRT Haji Nawi, Stasiun MRT ASEAN, dan Stasiun MRT Setiabudi Astra mulai 18 Juli 2021.

Sehubungan dengan penutupan sementara tiga stasiun tersebut, pengguna jasa MRT dapat menggunakan alternatif stasiun MRT terdekat lainnya, yaitu;

1. Stasiun MR
...

Rencana Pemerintah Ubah Tarif Pajak Mobil Listrik Perlu Kajian Mendalam | 2021-03-17 09:09:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengusulkan perubahan tarif Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan mobil listrik kepada Komisi XI DPR. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan energi nasional untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mengembangkan sumber energi terbarukan. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia un ...

Anggota DPR RI akan Perjuangkan Pembangunan KRL dan 'Fly Over' Kota Serang | 2021-02-08 11:19:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Komisi V Tubagus Haerul Jaman menegaskan akan memperjuangkan agar pembangunan Kereta Rel Listrik (KRL) dilanjutkan hingga Serang-Merak. Dimana, hingga saat ini akses KRL baru bisa dinikmati sampai Kabupaten Lebak. Ia mengatakan, di Serang Timur ada zona pelaku usaha industri besar, masyarakat mengingi ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]