BANGKOK, Berita HUKUM - Pemimpin kudeta militer Thailand menerima penunjukan resmi dari kerajaan untuk menjalankan pemerintahan dalam upacara di ibukota Bangkok setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pekan lalu. Penunjukan Panglima Angkatan Darat Prayuth Chan-ocha dilakukan di markas Angkatan Darat.

Raja Bhumibol Adulyadej, 86, tidak meng ...Berita Selengkapnya

THAILAND, Berita HUKUM - Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra telah ditahan oleh militer dan saat ini berada di kamp tentara di dekat ibukota Bangkok. Penahanan Yingluck dilakukan setelah mantan perdana menteri ini dan Klik lebih dari 100 politikus senior diminta melapor ke pemerintah militer atau menghadapi penahanan.

Sejumlah ke ...Berita Selengkapnya

THAILAND, Berita HUKUM - Puluhan tokoh politik dan tokoh militer Thailand ditahan oleh penguasa militer baru sehari setelah Angkatan Bersenjata merebut kekuasaan. Di antara tokoh yang ditangkap pada Jumat (23/5) adalah mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, saudara perempuannya dan saudara iparnya. Selain itu terdapat sejumlah pemimpin politik ...Berita Selengkapnya

THAILAND, Berita HUKUM - Kini militer Thailand melakukan kudeta setelah berbulan-bulan gejolak politik dengan mengambil alih pemerintahan dan membekukan konstitusi untuk memulihkan ketertiban dan mengaktifkan reformasi politik.

Lalu apa yang menyebabkan kudeta?

Kondisi politik Thailand saat ini kacau. Demonstrasi terjadi di negara itu selama ...Berita Selengkapnya

THAILAND, Berita HUKUM - Angkatan Bersenjata Thailand mengumumkan penerapan darurat militer dua pekan setelah Klik Mahkamah Konstitusi memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Pengumuman tersebut praktis memberikan kekuatan yang lebih luas kepada tentara untuk melaksanakan keputusannya, termasuk mengambil alih stasiun te ...Berita Selengkapnya

THAILAND, Berita HUKUM - Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menghadapi dakwaan korupsi terkait program subsidi beras. Para penentang PM Yingluck - yang mencoba menggulingkannya- mengatakan program subsidi beras marak dengan korupsi.

Bila dinyatakan bersalah, ia dapat digeser dari jabatannya dan menghadapi larangan lima tahun untuk terj ...Berita Selengkapnya

BANGKOK, Berita HUKUM - Serangkaian kekerasan terjadi, setelah pemerintah Thailand mengumumkan keadaan darurat pekan lalu, yang memberikan kekuatan ekstra untuk pasukan keamanan. Salah seorang pemimpin gerakan antipemerintah Thailand, Suthin Taratin, tewas ditembak dalam bentrokan dengan pendukung pemerintah di ibukota, Bangkok.

Suthin Taratin s ...Berita Selengkapnya

BANGKOK, Berita HUKUM - Pemerintah Thailand menyatakan keadaan darurat selama 60 hari di ibukota Bangkok dan sekitarnya.

Wakil Perdana Menteri Menteri, Surapong Tovichakchaikul, mengumumkan keadaan darurat akan diberlakukan mulai Rabu 22 Januari.

Dengan keadaan darurat tersebut maka aparat keamanan memiliki wewenang untuk memeriksa, menangkap ...Berita Selengkapnya

BANGKOK, Berita HUKUM - Erawan Emergency Medical Services Center of Bangkok Metropolitan Administration, kekerasan terkait gonjang ganjing politik di Thailand telah menewaskan sembilan orang dan melukai 554 lainnya sejak 30 November, seperti dilansir Reuters.com, Selasa (21/1).

Sebelumnya Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan bahwa kekerasa ...Berita Selengkapnya

BANGKOK, Berita HUKUM - Para pengunjuk rasa mulai memblokir jalan-jalan di sebagian ibu kota Thailand, Bangkok, untuk mendesak mundurnya pemerintahan sebelum menunda pelaksanaan pemilihan umum pada 2 Februari mendatang.

Mereka membuat barikade dan menduduki persimpangan utama di jalan-jalan raya.

Massa mengatakan aksi ini bermaksud untuk melu ...Berita Selengkapnya