JAKARTA, Berita HUKUM - Elemen masyarakat bersama Civil Society Against Violent Extremism (C-SAVE) dan Working Group for Women in Preventing and Countering Violent Extremism (WGWC) menggelar Pertemuan Nasional Forum Civil Society Organization (CSO) di Hotel Daffam Terakota, Cawang, Jakarta, Senin (23/9).

Pertemuan CSO itu membahas dan mendeklara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tidak dapat menerima uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Andaipun memiliki kedudukan hukum, permohonan yang diajukan bersifat kabur.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang uji materiil Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/9). Agenda sidang kedua perkara dengan Nomor 73/PUU-XVI/2018 ini, yakni mendengar perbaikan permohonan.

M. Raditio Jati Utomo selaku Pemohon m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai penerapan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan ganti rugi dari negara sejumlah Rp1,6 Miliar kepada para korban dari tiga peristiwa terorisme.

Para korban terorisme yang menerima kompensasi dalam kesempatan ini ialah y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan terdakwa kasus terorisme Bom Thamrin, Aman Abdurrahman, saat membacakan Pledoi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi viral.

Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu menyebut hanya orang sakit jiwa dan tidak paham tuntunan jihad yang melakukan serangan bom di Surabaya.

Menanggapi ha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah kepada DPR sejak Februari 2016.

Namun, pem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR.

Banyak subtansi pengaturan yang di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) dilanjutkan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk pemberantasan terorisme dipertanyakan. Pasalnya, badan baru ini akan berbenturan dengan badan yang sudah ada. Tumpang tindih kepentingan akan terjadi, termasuk ketidakefektifan di lapangan.

Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan hal ini dalam waw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU 15/2003 atau RUU Anti Terorisme, Muhammad Syafi'i, tidak peduli dengan ancaman Presiden Joko Widodo.

Ia tegaskan, Pansus tidak akan terpengaruh dengan pernyataan Jokowi yang berniat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika RUU tidak selesai pada Juni.
...Berita Selengkapnya