JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais mengingatkan agar pemblokiran data internet tidak dijadikan sebagai hobi pemerintah ketika menghadapi isu-isu krusial. Sebab keputusan seperti ini dianggapnya sebagai keputusan yang gagap dan akan sangat merugikan citra pemerintah di mata masyarakat bahkan dunia.

Hal ini ia sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dengan banyaknya penduduk menjadi pasar yang menarik, termasuk untuk produsen ponsel. Namun tak semua merek ponsel mampu bertahan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, merek ponsel memang dipastikan akan kehilangan popularitasnya jika tidak mampu memberikan hal menarik bagi peminatnya.

Tidak mampu memperta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga riset pasar Counterpoint baru saja merilis data pengapalan ponsel sepanjang kuartal pertama 2019. Lantas, siapa lima penguasa pasar smartphone global saat ini?

Counterpoint mencatat pengiriman smartphone global pada tiga semester pertama mencapai 341 juta unit. Angka tersebut menurun 6% dari periode yang sama dari ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan yang diajukan oleh salah satu perusahaan operator satelit dunia, Avanti Communications. Indonesia kabarnya bisa merugi hingga ratusan miliar rupiah atas tuntutan tersebut.

Tuntutan yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli menyampaikan dua hari lagi, Rabu tanggal 28 Februari 2018 akan dimulai perhitungan mundur pemblokiran secara bertahap untuk kartu prabayar yang belum registrasi ulang. Untuk itu masyarkat diimbau untuk segera melakukan registrasi ulang k ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) yang merupakan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk yang bergerak di bidang infastruktur telekomunikasi agar bisa melakukan mengekspansi dan mengembangkan sayapnya, memperluas jangkauannya, serta menambah investasinya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.Hal ini diungkapkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) No. 52 dan 53 tahun 2000 berisi tentang kewajiban semua operator telekomunikasi untuk melakukan network sharing dan spectrum frekuensi yang sedang digulirkan Pemerintah melalui Kemenkominfo, menurut asumsi Koordinator Petisi 28, Haris Rusli mengatakan bahwa, Indikasinya akan melahi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 18 Oktober2016, Ombudsman RI telah menyampaikan saran kepada Presiden RI untuk menunda pengesahan rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Langkah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jl. HR Rasuna Said, Jakarta pada, Kamis (20/10) siang disambangi oleh Komite Anti Pungli dan Suap Indonesia (KAPSI), dengan kooordinatornya Ariefinoer Muklis bersama kelima (5) orang rekannya guna melaporkan ke KPK, terkait dugaan gratifikasi dan korupsi, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seminar Sehari bertajuk 'Ada apa dengan PP Networking dan Frequency Sharing?' guna Pembahasan kebijakan Pemerintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berencana merevisi kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52/2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP nomor 53/2000 tentang penggunaan ...Berita Selengkapnya