JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebutkan bahwa setiap orang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam memberantas pidana pencucian uang.

Ia mengungkapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ada ketentuan bahwa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyita harta miliki tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, yang terdiri dari uang senilai Rp250 miliar serta properti, tanah dan kendaraan. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang sekaligus Mantan Ketua MK Akil Mochtar.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhn ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang testimoni dari Pihak Terkait dan Ahli Pemerintah perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dilangsungkan pada hari Kamis (16/6) di ruang sidang pleno MK. Pihak Terkait dari PPATK, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang, dan Perkumpula ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan sebanyak 63 laporan hasil analisis yang sifatnya proaktif, dan sebanyak 202 laporan bersifat reaktif. Ini awalnya dari 265 laporan hasil analisis selama periode tahun 2013.

Disebutkan bahwa laporan transaksi keuangan terindikasi tindak pidana pencucian ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Pidana Khusus, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum bisa menghadirkan 5 orang Saksi untuk tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Suku Dinas Tata Ruang Jaksel Pemda DKI, Raden Suprapto (RS), terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil tersangka Raden Suprapto (RS), terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan.

"Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tersangka RS, Pegawai Negeri Sipil (PNS ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM- Gonjang ganjing penelusuran harta milik terpidana 7 tahun kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (Bendum PD) M. Nazaruddin. Saat ini terus di bidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini di ungkapkan Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam jumpa pers, di ruang kerjanya, Rabu (19/6) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badai kasus yang tengah menerpa ditubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memposisikan diri sebagai partai dakwah ini, ternyata belum usai. Selain terkait kepemilikan mobil-mobil mewah, persoalan wanita dan sapi, permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat tersangka dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Setelah Ahmad Fathanah, KPK secara resmi mengumumkan, eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Melalui juru bicaranya, Johan Budi SP Selasa (2 ...Berita Selengkapnya