JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus sengketa kepemilikan rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat, semakin memanas. Pasalnya, kasus yang ranah perdata kini menjadi ranah pidana.

Sebab, pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri sudah menyerahkan berkas penyidikan atas dugaan pemalsuan akta rumah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal, sebelumnya kasus ini suda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berkas kasus sengketa perebutan rumah mewah yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Menteng, Jakarta Pusat. Ternyata sudah dinyatakan P21 oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Kapuspenkum (Kepala Pusat Penerangan Hukum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi pihaknya telah menerima berkas perkara atas nama t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan tambang asal Australia, Intrepid Mines tak mau tinggal diam menanggapi gugatan perdata Michael Paul Willis. Intrepid pun menggugat balik Paul Willis.

Gugatan balik atau rekonpensi itu ditegaskan pengacara Intrepid, Harry Ponto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/7). Pada akhir Oktober 2012, Paul Willis meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Melia Handoko, pemilik rumah mewah di jalan Hoscokroaminoto Menteng Jakarta Pusat, didampingi oleh kuasa hukumnya Merdi Maxi SH meminta pertolongan dan perhatian dari Kapolri dan Kejagung terkait persoalan kriminalisasi hukum terhadap dirinya.

Bahwa penyidik Bareskrim Mabes Polri tidak pernah memberikan bukti surat penyit ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang wanita pengusahan restoran Melia Handoko menjadi korban dari penyerobotan rumah, berikut lahan dan isinya yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Menteng, Jakarta Pusat.

Dimana Melia sebelumnya di tahun 2007 telah membeli rumah mewah tersebut seharga hampir sebesar Rp 10 miliar, kepada Chenny Kolondam, y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, menolak Gugatan PT Perusahaan Perkebunan Tratak (PT Tratak) terhadap Badan Pertanahan Nasional yang mencabut HGU perusahaan tersebut melalui Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) N ...Berita Selengkapnya

SULSEL, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan memantau perkembangan kasus sengketa pembebasan lahan bandara Aroepala Selayar. Kasus sengketa lahan ini terjadi sejak 2012 lalu, melibatkan warga dan pemerintah kabupaten.

Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Chaerul Amir, mengatakan untuk sementara kasus ini ditangani ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan laporan hasil kajian serta pemetaan Badan Informasi Geospasial (BIG), bahwa beberapa wilayah di Indonesia masih sangat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di bidang kehutaan, perkebunan, pertambangan, dan lokasi tranmigrasi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak dan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh daerahnya rentan terhadap konflik penguasaan lahan mendukung upaya Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk membuat satu peta s dasar (Rupabumi) nasional yang melingkupi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi ...Berita Selengkapnya

SUMSEL, Berita HUKUM - Kekerasan, arogansi dan kriminalisasi POLRI bersama PTPN VII Cinta manis Sumatera Selatan di tahun 2013, dilakukan disaat warga justru belum merasakan keadilan dari penyerbuan oleh polisi ke kampung limbang jaya tahun lalu dalam bentuk rangkaian kekerasan yang selain mengakibatkan beberapa warga cidera serius juga menewaskan ...Berita Selengkapnya