JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana yang bergulir mengenai upaya adanya revisi undang-undang lembaga antirasuah atau dikenal dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI oleh pihak DPR-RI atas usulan Pemerintah, Basri Salama anggota DPD Dapil Maluku Utara periode 2014 - 2019 mengutarakan bahwa, dimana revisi tersebut merupakan bagian dari upaya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait adanya upaya revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK), lembaga anti rasuah Indonesia yang kini telah banyak mendapat apresiasi dan penghargaan berbagai kalangan masyarakat, bahkan dari negara-negara di dunia karena prestasi yang telah diraihnya yang terus sukses dapat menghajar dan menangkap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Telah berlangsung aksi unjuk rasa damai dari sekelompok massa yang mengatasnamakan alumni lintas perguruan tinggi Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi yang dilangsungkan di depan pelataran lobby gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan sekitar ukul 14.00 wib siang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gonjang-ganjing terkait revisi UU KPK makin meruncing di tengah publik. Apalagi setelah adanya salah satu pasal dalam draft revisi UU KPK yang menyebutkan agar KPK dibentuk hanya dalam masa 12 tahun.

Dalam beberapa hari terakhir, DPR menjadi 'obyek' kritik terhadap rencana revisi UU KPK tersebut. Namun ternyata, berdasark ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua koruptor mengenakan baju tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tersenyum penuh kemenangan. Salah satunya, menenteng ember berisi bata merah dengan skrup. Lainnya, membawa papan bertuliskan "Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Museum Komisi Pemberantasan Korupsi". Keduanya, bersiap akan menancapkan papan tersebut ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Subagyo, mengaku belum mendapat keputusan resmi dari pemerintah terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk segera mencabut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Kalau soal itu (penarikan r ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan revisi Undang-Undang KPK yang rencananya dilakukan oleh Komisi III DPR RI cenderung kontradiktif. Hal tersebut dicermati bila hasil revisi melemahkan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap terduga kasus korupsi.

"Se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan bahwa revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK membutuhkan persetujuan Presiden Joko Widodo, dan bila presiden menolak maka revisi tidak dapat dilakukan.

"Dalam UUD 1945, UU dibahas bersama DPR dan presiden. Dalam pasal 21, DPR mempunyai hak insiiatif meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dan DPR saling lempar tanggungjawab terkait agenda revisi UU KPK. Di tengah derasnya sorotan publik atas agenda pelemahan KPK dibalik revisi UU tersebut, pemerintah dan DPR kini saling tunjuk. DPR menyebut pemerintah yang menjadi pihak pengusul, di sisi lain, pemerintah juga menegaskan kalau DPR lah yang menjadi i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang memuat sejumlah hal yang progresif bagi pemberantasan korupsi dan menjamin hak asasi warga. Namun, sejumlah pasal justru kontraproduktif untuk pemberantasan korupsi.

Salah satu pasal krusial dalam RUU KUHAP adalah Pasal 83 yang mengatur tentang penyadap ...Berita Selengkapnya