JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menegaskan bahwa sampai saat ini DPR RI (Komisi IV-red) masih dalam status moratorium reklamasi teluk Jakarta. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan di Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

"Saat itu Komisi IV DPR yang salah satunya membidangi masalah kelautan dan perikanan masih dalam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI periode 1999 - 2004 Amien Rais mengatakan bahwa reklamasi yang dibangun di pesisir pantai utara Jakarta hanya untuk kepentingan pihak luar Indonesia seperti aseng maupun asing.

"Saya orang awam tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang di luar indonesia khususnya asing dan aseng. Buk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana terkait kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta seharusnya menghormati janji yang telah diucapkan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan yang menginginkan untuk menghentikan aktivitas yang bisa merusak lingkungan tersebut.

"Secara politis, Gubernur Djarot seharusnya menghormati gubernur terpilih yang memiliki ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, M Syafii mendukung tantangan mantan Ketua MPR, Amien Rais terhadap Menteri Kordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pasaribu terkait rencana pemerintah meneruskan reklamasi teluk Jakarta beberapa hari lalu.

"Sejatinya mantan Ketua MPR, Amien Rais tidak perlu mengeluarkan "tantangan" terhadap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Karena Alasan Lingkungan, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan secara teknis Reklamasi serta GSW bukan Solusi Land Subsidence Jakarta, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari berbagai organisasi akar rumput, lingkungan, advokasi hukum, para pakar, jurnalis, dan warga negara peduli Teluk Jakarta, menegaskan menolak pem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, tak ingin terlalu banyak menanggapi ucapan calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang menilai Anies Baswedan-Sandiaga menghina Presiden kedua RI Soeharto karena menolak reklamasi Teluk Jakarta.

"Mari tidak memperkeruh suasana dengan saling mengomentari p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F melawan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku tergugat.

Dalam sidang, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat. Baik kepada tergugat atau kepada tergugat intervens ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terbitnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, No. 191/-079.43 tertanggal 8 Maret 2017 Perihal Undangan Konsultasi Publik mengenai KLHS Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang dilakukan pada 10 Maret 2017 di Gedung Balaikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, membuktikan bahwa sejak dari ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa pendemo yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Belanda, pada Rabu (23/11) siang. Para Nelayan dan Aktivis Pegiat lingkungan mendesak agar Belanda menghentikan keterlibatan dalam proyek reklamasi Jakarta.

Pendemo mendesak Pemerintah Belanda menghentikan do ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang di dalamnya tergabung berbagai organisasi lingkungan dan nelayan Teluk Jakarta menentang diadakannya dialog publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjudul "Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya" hari Selasa (4/10) di Gedung KPK dengan mengundang berbaga ...Berita Selengkapnya