JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Budi Setiawan menegaskan bahwa media sosial menjadi sarana yang paling banyak digunakan oleh kelompok penganut radikalisme dan intoleransi untuk menyebarkan paham-paham yang dipastikan melanggar hukum tersebut.

Perwira Tinggi lulusan terbaik Sespimti Lembaga Administras ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Haidar Alwi Institute mempertanyakan sikap Menteri Agama RI Fachrul Razi yang berencana memulangkan (repatriasi) 600 WNI mantan Kombatan ISIS ke Indonesia. Pernyataan kontroversial ini disampaikannya dalam pidato sambutan saat acara Deklarasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Pejuang Bravo Lima (PBL) di Ballroom Discovery Ancol ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Prof. Dr. R. Siti Zuhro menilai, permasalahan utama di Indonesia saat ini bukan radikalisme. Menurut Zuhro, pokok persoalan gejolak yang terjadi belakangan ini adalah ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

"Pada intinya, kita mengalami ketim ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu tokoh dan juga Penggiat Anti Radikalisme serta Intoleransi Haidar Alwi, meminta seluruh kalangan masyarakat Indonesia membangun narasi kerukunan untuk mencegah radikalisme, juga tidak menggunakan kalimat yang dapat memicu intoleransi. Hal ini dikatakan Haidar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (17/11) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kajian ulang terhadap diksi radikalisme. Pasalnya jika mengacu pada KBBI, radikal artinya mendasar kepada hal yang prinsip. Jika kata tersebut disematkan kepada pelaku kekerasan dan tidakan terorisme maka kur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Putri Presiden Pertama RI, Sukmawati Soekarnoputri mengatakan pemerintah Indonesia harus militan menghadapi kelompok radikal. Namun, pemerintah juga tak boleh terlalu menekan kelompok non-nasionalisme karena Indonesia berpedoman pada asas hak asasi manusia (HAM).

"Pemerintah harus militan juga menghadapi kelompok (radikal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa menjadi pengawal rohani bangsa serta jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Berdasarkan beberapa petikan sejarah, isu radikalisme cukup berhasil membangun peradaban atau perjumpaan peradaban.

"Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dai kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengeluarkan definisi radikal.

"Saya minta pemerintah mengeluarkan definisi apa itu radikal?," kata UAS dikutip Suara Islam Online dalam sebuah video ceramahnya, Minggu (3/11) lalu.

Menurut UAS, dengan adanya definisi tersebut maka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo mengatakan, pemerintah harus jelas dan tegas dalam mengartikan istilah radikalisme. Hal itu bertujuan agar tidak saling tuduh menuduh dan menimbulkan kegaduhan.

"Kalau radikalisme seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), kita sama-sama sepakat, radikalisme yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto berharap polemik pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak kembali diumbar ke publik. Pasalnya, hal itu masih penuh dengan perdebatan. Pihaknya khawatir jika hal itu dikaitkan dengan cara berpakaian seseorang, maka penanganan radikalisme justru tidak menyentuh substansi int ...Berita Selengkapnya