JAKARTA, Berita HUKUM - Usulan F PDIP untuk mengubah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan suatu kelicikan politik.

Penegasan itu disampaikan mantan Menhut MS Kaban. Menurut Kaban, usulan itu juga menunjukkan pangakuan bahwa RUU HIP bertentangan dengan amanat UUD 45, yakni mengubah dasar NKR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh Ormas keagamaan di Indonesia membuat pernyataan bersama terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini tengah dibahas DPR.

Ormas itu terdiri dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) memberikan masukan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik seluruhnya materi muatan hukumnya, dan diganti menjadi RUU Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini berdasarkan respon dari sikap masyarakat yang tidak setuju mengenai pembahasan RUU tersebut.

"RUU HIP ini sebaiknya kita me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan empat alasan partai berlambang mersi menolak pembahasan Rancangan Undang-Undangn Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pertama, kata AHY, kehadiran RUU HIP akan memunculkan rasa tumpang tindih dalam sistem ketatanegaraan.

"Sebab, ideologi Pancasila adala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (Sekjen GNPF-U) Edi Mulyadi mengatakan, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Yang pertama kita menolak RUU HIP itu kita mencoba menolak dari Undang-Undang Prolegnas," kata Edi di Jalan Cik ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

ADA DELAPAN Maklumat MUI. Salah satunya meminta pihak berwajib mengusut para oknum yang berada di balik RUU HIP.

Siapa yang dituduh" para oknum" di balik RUU HIP itu? MUI harus bertanggung jawab untuk menjelaskan kriteria siapa yang dianggap oknum itu. Jangan sampai aparat dan rakyat salah sasaran. Ini penting!

Kita co ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP) alih-alih sesuai dengan semangat kebangsaan justru malah menurunkan derajat Pancasila itu sendiri.

"Kami melihat di dalam asas dan prinsip penyusunan UU (Undang-Undang) itu, ada prinsip p ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid


TEGAS! MAKLUMAT MUI poin No 4, 'Wajib RUU HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun'.

Jadi, tolak. Bukan revisi. Tolak artinya, batalkan pembahasan RUU HIP. Gak ada ruang. Kenapa? Karena masalah di RUU HIP bukan hanya soal materi, tapi diduga ada upaya untuk membangkitkan PKI.

Maka, di poin No. 5 Maklumat MU ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Doli Yatim, Koordinator Front Pribumi Pancasila angkat bicara seraya menengarai adanya 'mafia konstitusi' yang bermain di belakang panggung untuk menghapus Ideologi, atau dasar falsafah negara Pancasila beserta undang undang turunan di bawahnya, sekaligus penjarahan SDA berdasarkan hukum dengan ditetapkannya UU Minerba yang ...Berita Selengkapnya